Masinton: Siapa Pun Presidennya Akan Lakukan Konsolidasi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Masinton Pasaribu mengatakan, konsilidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pasca-unjuk rasa 4 November lalu merupakan tindakan yang harus diperankan oleh Presiden.

Aksi unjuk rasa dilakuan oleh ormas keagamaan untuk menuntut dilakukannya proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Siapa pun presidennya akan lakukan itu. Mendatangi tokoh agama, TNI, Polri, tentu Beliau harus memerankan itu. Bagaimana menjembatani permasalahan yang ada," kata Masinton dalam program "Aiman" yang disiarkan Kompas TV, Senin (14/11/2016) malam.

Menurut Masinton, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi wajib memimpin dan menjaga pemerintahan. Hal itu, kata dia, merupakan mandat dari konstitusi.

"Kalau ada peristiwa, pastilah seorang Presiden manyampaikan komando ada di dia. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan mari kita atasi bersama-sama," ucap politisi PDI-P itu.

Selama pekan lalu, Presiden aktif memanggil dan menemui berbagai kelompok dan lembaga. Mulai dari TNI, Polri, ulama, habib, pimpinan pondok pesantren, tokoh partai politik hingga unsur media massa.

(Baca: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)

Presiden Jokowi menggelar apel militer di Kantor Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat pada Senin (7/11/2016).

Pada hari yang sama, Presiden bertandang ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Esoknya, Jokowi menyambangi Polri.

Pada Rabu (9/11/2016), Presiden memanggil sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam ke Istana. Sebanyak 17 orang datang bertatap muka dengan Presiden.

Kemudian, pada 10 November 2016 Presiden menyambangi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung.

Pada hari yang sama, Presiden juga bertemu puluhan ulama, habib dan pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat dan Banten.

(Baca juga: Istana Bantah Konsolidasi Politik Jokowi akibat Ada Isu Pelengseran)