Konsolidasi Politik Jokowi Diharapkan Tak Ancam Kebebasan Berekspresi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menilai kunjungan Presiden Joko Widodo ke institusi TNI-Polri sarat dengan kepentingan politik.

Menurut Benny, kunjungan Presiden Jokowi tersebut jelas untuk merespons tuntutan sejumlah kelompok masyarakat saat aksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Apalagi, safari Presiden Jokowi dilakukan tidak lama setelah demonstrasi 4 November 2016 berlangsung.

"Jaraknya tidak jauh dari demonstrasi 4 November. Saya anggap sarat dengan kepentingan politik bukan safari biasa," ujar Benny dalam diskusi di Jakarta, Minggu (13/11/2016).

"Saya melihat Presiden Jokowi gelisah, tidak menduga ada massa sebanyak itu," kata dia.

Benny mengatakan, ada dua hal yang bisa dilihat dari safari politik Presiden Jokowi.

Pertama, Presiden Jokowi ingin mengantisipasi adanya kemungkinan aksi massa yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok semakin massif.

Kedua, Jokowi memastikan kekuatan TNI-Polri berada di bawah kendali Presiden jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara.

Namun, Benny berharap langkah Presiden tersebut tidak menjadi jawaban politik terhadap aksi 4 November dan menjadi satu bentuk ancaman terhadap kebebasan warga negara untuk melakukan unjuk rasa.

"Presiden memegang kekuasan tertinggi tidak lantas bisa semena-mena memerintahkan TNI-Polri. Perintah presiden harus ada dasar dan alasan sesuai undang-undang," kata politisi Partai Demokrat ini.

"Misal untuk perang jelas diatur dalam konstitusi. Jika untuk menghadang rakyat saat berdemo jelas inkonstitusional," ucapnya.

Benny berharap Jokowi tidak menjadikan safari politik itu sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan warga negara untuk melakukan aksi unjuk rasa.

"Aksi itu untuk menuntut keadilan hukum, dilindungi oleh konstitusi. Saya rasa tuntutan itu sifatnya normatif dan harus segera dilaksanakan dan dijawab," tuturnya.

Sepekan belakangan ini, Presiden Joko Widodo sibuk melakukan konsolidasi.

Pasca-demo 4 November yang menuntut ketegasan dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi berkomunikasi dengan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, para tokoh agama, hingga satuan-satuan di TNI dan Polri.

(Baca juga: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)