Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trimedya: Pak SBY Harus Menegur Syarief Hasan

Kompas.com - 26/10/2016, 16:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegur Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Ia menanggapi pernyataan Syarief yang beberapa waktu lalu meminta Jaksa Agung HM Prasetyo juga menanyakan kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Pembunuhan Munir.

Syarief menilai, Megawati juga perlu ditanya karena pembunuhan Munir terjadi pada era pemerintahannya.

"Pak SBY harus menegur Syarief Hasan yang mengeluarkan statement di luar substansi," kata Trimedya, di Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

"Bagi kami, dia tidak mengerti dan tidak mengikuti alur ini. Jadi jangan asal ngomong dengan bilang ibu Mega harus dipanggil terkait TPF," lanjut dia.

(Baca: Demokrat Minta Jaksa Agung Juga Tanya Megawati soal Kasus Munir)

Trimedya menganggap hilangnya dokumen asli TPF merupakan keteledoran.

Ia juga mengimbau agar SBY memanggil semua pembantunya yang saat itu memegang dokumen tersebut.

Mantan Sekretaris Kabinet/Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengatakan, secara simbolik, naskah pertama diserahkan kepada SBY selaku Presiden.

Sisanya dibagikan ke pejabat terkait, yakni Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menkumham, dan Sekretaris Kabinet.

Pemerintahan SBY akan menyerahkan dokumen TPF kepada pemerintahan Joko Widodo. Namun, dokumen yang diberikan hanya berupa salinan.

"Di RT saja arsip-arsip pasti disusun lebih bagus, masa negara bisa kehilangan arsip ini sesuatu agak janggal," kata Trimedya.

Sebelumnya, Syarief Hasan mengaku heran mengenai kesulitan pemerintah menemukan dokumen asli TPF Munir.

Ia mempertanyakan pihak-pihak yang mengaku tidak puas dengan tindak lanjut pengungkapan kasus itu pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia turut mengomentari rencana Jaksa Agung HM Prasetyo menghadap SBY.

Syarief menyarankan agar Prasetyo juga menanyakan kepada Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

"Karena itu kan kejadiannya pada era Megawati, bukan era Pak SBY. Pak SBY yang punya inisiatif buat TPF," kata Syarief.

Kompas TV Ketua MPR: Masalah TPF Munir Jangan Dipolitisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com