Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Suka Revolusi Mental Sebatas Jargon dan Omongan

Kompas.com - 18/10/2016, 09:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemberantasan pungutan liar juga merupakan salah satu tindakan nyata dalam mewujudkan revolusi mental.

Jokowi mengaku tidak senang jika revolusi mental hanya berbentuk jargon, spanduk atau omongan belaka.

"Kita tidak senanglah dengan jargon-jargon, ngomongnya terlalu banyak. Kita ini ingin membangun sebuah nilai melalui operasi pemberantasan pungli ini," ujar Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Senin (17/10/2016) malam.

Dengan tindakan nyata pemberantasan pungli, Jokowi yakin masyarakat, terutama aparat pemerintahan yang selama ini menjadi pelaku pungli, akan berubah.

(baca: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Fahri Hamzah Anggap Revolusi Mental Sebatas Retorika)

Selain itu, revolusi mental juga akan didorong melalui program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni 'full day school'.

"Saya sudah perintahkan Mendikbud memulai pembangunan karakter anak-anak kita dari sekolah dasar sehingga muncul nanti full day school," ujar Jokowi.

Program itu direncanakan diterapkan di sekitar 500 sekolah di Indonesia. Program itu bukanlah mata pelajaran yang pada umumnya diajarkan di sekolah.

Jokowi mengatakan, dalam program itu, tenaga pendidik akan menitikberatkan soal pengembangan karakter Indonesia pada anak-anak.

 

(baca: Pungli, Target Utama Revolusi Mental)

"Titik beratnya lebih banyak ke pembangunan etika, pembangunan karakter, sopan santun, budi pekerti, integritas, kejujuran," ujar Jokowi.

Melalui program itu, Jokowi berharap akan tumbuh anak Indonesia yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia dan berkepribadian baik. Mengingat, Indonesia telah masuk ke era kompetisi global.

"Tanpa kekuatan SDM dalam rangka berkompetisi dengan negara lain, ya kita akan ditinggal. Infrastruktur penting, iya. Tapi SDM, membangun manusia, itu lebih penting," ujar Jokowi.

Kompas TV Jokowi: Pungli Harus Dihentikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com