Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Nusron Wahid Jangan Terlalu Banyak Urus Politik

Kompas.com - 05/10/2016, 12:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Nusron melaporkan dua hal terkait pekerjaannya, yakni mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR serta maraknya TKI nonprosedural di kawasan timur tengah.

Namun, Nusron juga sempat ditanya terkait posisinya di tim pemenangan pasangan petahana di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Nusron sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan, namun digantikan oleh Sekretaris DPD PDI-P DKI Prasetio Edi Marsudi.

Kini, Nusron tak masuk dalam struktur tim pemenangan. (baca: Nusron Wahid dan "Teman Ahok" Tak Masuk Tim Pemenangan Ahok-Djarot)

"Saya malah justru ditanya, 'kamu jadi cuti atau mundur apa tidak?' Saya jawab, 'Enggak jadi, Pak. Sebab ketua timnya sekarang teman pengurus partai di DKI saja," kata Nusron.

Nusron mengaku sengaja meminta agar namanya tak dimasukkan dalam tim pemenangan. Jokowi meminta agar Nusron fokus pada tugasnya di BNP2TKI.

"Kata Presiden, 'ya sudah konsentrasi nangani pekerjaan saja. Ojo kakean politik (jangan terlalu banyak urus politik). Fokus urusin TKI timur tengah. Biar cepat ada solusi," ucap Nusron.

(baca: Tak Masuk dalam Tim, Nusron Merasa Tetap Bertanggung Jawab Memenangkan Ahok-Djarot)

Nusron mengaku sudah diperintahkan Presiden untuk terbang langsung ke timur tengah menangani maraknya TKI nonprosedural di sana.

Menurut dia, maraknya TKI nonprosedural ini terjadi pascamoratorium pengiriman TKI ke wilayah timur tengah.

Ia mengaku tengah mencari format yang ideal mengenai model penempatan TKI secara resmi yang lebih manusiawi dan beradab.

(baca: Djarot Pastikan Nusron dan "Teman Ahok" Tetap Terlibat)

"Intinya saya minta izin untuk mencari alternatif model penempatan di mana kontraknya tidak menggunakan model individu. Tapi kontrak lewat perusahaan, dan kualitasnya ditingkatkan, gajinya juga harus lebih baik," tambah dia.

Kompas TV Ruhut Sitompul Jadi Jubir Tim Sukses Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com