Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Harga Gas untuk Industri di Indonesia Mahal

Kompas.com - 04/10/2016, 16:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, harga gas bumi untuk sektor industri di Indonesia sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Rata-rata, harga gas di Indonesia yakni 9,5 dollar AS per MMBTU. Bahkan, ada daerah yang harga gas untuk industri mencapai 12 dollar AS per MMBTU.

"Sementara, harga gas di Vietnam hanya 7 dollar AS, Malaysia hanya dollar AS, Singapura juga 4 dollar AS," ujar Jokowi, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Padahal, Indonesia merupakan negara penghasil gas yang besar.

Cadangan gas bumi juga sangat kaya. Sebaliknya, negara- negara tetangga dikategorikan sebagai negara pengimpor gas.

"Untuk itu, saya minta dilakukan langkah- langkah yang kongkret agar harga gas kita lebih kompetitif," ujar Jokowi.

Harga gas, menurut Jokowi, sangat besar implikasinya terhadap daya saing industri Tanah Air, terutama industri yang menjadikan gas sebagai bahan bakar.

Misalnya, industri keramik, industri tekstil, industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja.

"Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya karena masalah harga gas kita yang terlalu mahal," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, harga ideal gas untuk sektor industri di Indonesia yakni 5 hingga 6 dollar AS per MMBTU.

Presiden meminta Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan untuk menghitung ulang harga gas yang baru untuk industri di Indonesia.

Jokowi berharap perhitungan yang dilakukan Menteri Luhut kurang lebih sama dengan perhitungannya.

"Kalau angkanya enggak segitu, enggak usah dihitung saja. Syukur-syukur di bawah itu," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com