Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Iskandar: Kalau DPD Tidak Kuat-kuat, Gabung PKB Saja

Kompas.com - 28/09/2016, 15:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Perwakilan DPD melobi Muhaimin agar menggerakkan fraksi PKB di DPR untuk membantu penguatan DPD melalui amandemen UUD 1945.

"Kami memohon ke Ketua Umum PKB memberi dukungan dalam amandemen UUD 1945 yang jelas dalam rangka penguatan DPD," kata Wakil Ketua DPD GKR Hemas.

Ia mengatakan, peran DPD perlu diperkuat karena selama ini lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan.

(Baca: DPD Usulkan Penguatan Lembaga kepada Pimpinan MPR)

DPD ingin mempunyai kewenangan layaknya DPR, khususnya dalam mengambil keputusan strategis yang terkait dengan daerah.

"Kami banyak dituntut konstituen karena tak bisa mengambil keputusan," kata dia.

Hemas mengatakan, sejauh ini DPD sudah mendapat dukungan dari PPP dan Hanura.

Dalam waktu dekat, pihak DPD akan kembali menggelar pertemuan dengan partai lain seperti Golkar dan Demokrat.

Muhaimin mengaku pihaknya siap untuk mengakomodasi keinginan DPD.

(Baca: Ingin Kewenangan Ditambah, DPD Serahkan Rekomendasi Amandemen UUD 1945 ke MPR)

Ke depan, akan ada pertemuan antara fraksi PKB dan perwakilan DPD untuk memperdalam pasal-pasal apa saja dalam UUD 1945 yang perlu diamandemen.

"Kalau dulu saya pernah bilang DPD dibubarkan saja, itu sebenarnya dalam rangka agar kinerjanya tidak mandul. Itu saja," ucap Muhaimin.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu pun sempat berkelakar kepada GKR Hemas dan para anggota DPD yang hadir. "Kalau DPD tidak kuat-kuat, Gabung PKB Saja," kata dia sambil tertawa.

Kompas TV DPD Bentuk Tim Khusus Kasus Irman Gusman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com