Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didukung Sejumlah Anggota DPD, Irman Gusman Disebut Pegang "Banyak Kartu"

Kompas.com - 23/09/2016, 20:19 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai aksi solidaritas terhadap mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman marak dilakukan oleh anggota DPD.

Solidaritas tetap diberikan meskipun Irman ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap sebesar Rp 100 juta yang diberikan oleh Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto terkait pemberian rekomendasi kuota gula impor kepada Bulog.

Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menduga aksi tersebut dilakukan karena ada oknum DPD yang merasa terancam jika Irman ditetapkan sebagai terpidana.

"Saya menduga ada orang yang terancam dengan kasus ini. Sehingga dia menimbulkan kolektivitas atas proses hukum yang dilakukan oleh KPK," ujar Donal usai diskusi "Irman Gusman dan Bobroknya Moral Elite Politik" di Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Menurut Donal, wujud kolektivitas tersebut ditunjukkan dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPD.

"Wujud kolektivitas tersebut ditunjukkan dari berbagai macam kegiatan, seperti memberikan jaminan dan melakukan kunjungan ke rutan, juga mewacanakan praperadilan," ucap Donal.

(Baca juga: Pengacara Bingung Pimpinan DPD Sebut Irman Akan Ajukan Praperadilan)

Aksi ini mengundang kontroversi, sebab terkesan dilakukan untuk mendukung Irman yang telah terjerat kasus korupsi.

Donal pun menduga Irman memegang banyak "rahasia" oknum DPD lain, sehingga banyak loyalis dadakan berdatangan mendukung Irman.

"Saya menduga Irman pegang banyak kartu anggota DPD. Sehingga mereka menjadi kelompok loyalis dadakan terhadap Irman," ujar Donal.

"Walaupun dia tidak langsung berkaitan dengan kasus yang menjerat Irman hari ini, tapi sangat berpotensi dengan hal-hal yang terjadi sebelumnya," kata dia.

Pengacara Irman, Tommy Singh sebelumnya mengatakan telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan Irman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca: Pengacara Minta Penahanan Irman Ditangguhkan, Anggota DPD Jadi Jaminan)

Tommy mengatakan, surat tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh dirinya didampingi dua pengacara lain, Rasida Siregar dan Taufik Hidayat Nasution.

Selain itu, surat yang sama juga dimohonkan oleh istri Irman, Liestyana Gusman beserta 51 anggota DPD.

Tommy menuturkan, surat permohonan tersebut disertai dengan jaminan dari tim kuasa hukum, Liestyani, serta 51 anggota DPD.

(Baca: Pengacara, Istri Irman Gusman, dan 51 Anggota DPD Ajukan Penangguhan Penahanan)

Kompas TV DPD Bentuk Tim Khusus Kasus Irman Gusman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com