Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terjadi Pembiaran Politik Dinasti

Kompas.com - 19/09/2016, 15:39 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, saat ini minim sekali adanya upaya hukum untuk meminimalisasi terjadinya politik dinasti di Indonesia.

"Demokrasi kita tertatih-tatih karena kualitas hukum yang kurang optimal," ujar Siti ketika Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Menurut Siti, seharusnya sistem demokrasi mampu menghentikan atau mengurangi kecenderungan menjamurnya politik dinasti.

Sayangnya, negara seakan membiarkan adanya manipulasi dalam sistem demokrasi dengan munculnya politik dinasti. Ini ditunjukkan dengan adanya pembatalan pelarangan calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah satu ke atas, ke samping, dan ke bawah dalam Undang-undang Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli 2015.

(Baca: MK Langgengkan Politik Dinasti, Parpol Dituntut Lebih Selektif)

"Anehnya, ada pembiaran dinasti politik. Kalau ini diakumulasi akan menjadi masalah yang cukup serius," kata Siti.

Menurut Siti, terjadinya politik dinasti dapat menghilangkan partisipasi publik karena pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, politik dinasti rentan menyebabkan korupsi karena orientasi pemimpin bukan untuk melayani publik.

"Seiring, muncul penyimpangan karena pemimpin gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani," kata Siti.

Oleh karena itu, Siti berharap penegakan hukum dilakukan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Tak cukup hanya mengandalkan Undang-undang. Harus ada penegakan hukum yang mampu memberikan penalti atau diskualifikasi tanpa pandang bulu," ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga diminta tak hanya mencari figur dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat, tambah Siti, perlu mengawasi dan mengawal perbaikan demokrasi di Indonesia agar dapat mengurangi permasalahan seperti politik dinasti.

"Yang kita butuhkan relawan sistem, bukan relawan orang per orang. Ini untuk mengawal proses demokratisasi agar distorsi dapat dikurangi," kata Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com