Ratna Sarumpaet Adukan Ahok ke Pimpinan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Ratna Sarumpaet menemui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon untuk mengadu soal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait relokasi tempat tinggal warga DKI Jakarta.

Ratna menilai, Ahok kerap merelokasi rumah warga dengan semena-mena dan secara liar. Ratna mencontohkan DKI saat masih dipimpin Sutiyoso. Relokasi rumah warga juga dilakukan pada era itu. Namun, relokasi tidak dilakukan secara semena-mena dan gaduh seperti saat Jakarta dipimpin Ahok.

"Kelihatannya pemerintah di bawah Ahok ini meniadakan hal-hal yang harusnya mereka hormati. Apakah itu proses, aturan, UU, konstitusi," kata Ratna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Ia juga menyayangkan langkah pemerintah daerah yang kerap membawa aparat bersenjata saat merelokasi. Salah satu contohnya yang dialami warga Kampung Pulo, Kalijodo, hingga Rawajati. Ribuan aparat bersenjata, kata Ratna, meratakan rumah-rumah warga di sana.

(Baca: Djarot: Kami Relokasi Warga Rawajati Enggak Semena-mena dan Manusiawi)

"Ini seolah membenarkan bahwa menggunakan tentara kepolisian dalam menggusur itu benar. Itu sangat tidak benar secara undang-undang," kata dia.

Ia berharap, dengan langkahnya mengadukan Ahok tersebut, maka rencana penggusuran di 110 titik dapat dihentikan sementara hingga gubernur baru terpilih.

Ratna juga menyinggung tentang kasus-kasus yang mengganjal Ahok, salah satunya kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus-kasus tersebut menurutnya membuat Ahok tak layak maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Menuntut DPR RI dalam kedudukan dan kapasitasnya memastikan kursi gubernur DKI Jakarta tidak diduduki orang yang korup dan menghalalkan segala cara," tutup Ratna.

(Baca: Tolak Relokasi, Warga Bukit Duri Ajukan Gugatan “Class Action”)

Bersama Ratna, sejumlah perwakilan dari masyarakat yang rumahnya direlokasi turut hadir. Mereka turut menceritakan kepiluannya terhadap penggusuran yang mereka anggap semena-mena. Fadli Zon pun berjanji akan memproses aduan tersebut.

Bahkan, ia menjadwalkan akan melakukan sidak langsung ke Rusun Rawa Bebek, yang disebut Ratna masih belum layak huni. Menurut dia, seharusnya proses relokasi dilakukan setelah negosiasi  rampung.

"Ini persoalan serius. Masalah hunian layak adalah kebutuhan dasar yang harusnya dilindungi pemerintah. Dengan penggusuran ini, kita justru menciptakan kemiskinan baru. Sangat bertentangan dengan semangat konstitusi kita," ucapnya.