Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: Usung Jokowi Jadi Capres 2019, PDI-P dan Golkar Raup Suara

Kompas.com - 13/09/2016, 21:30 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan terdapat hubungan positif antara calon presiden pada pemilu 2019 dengan elektabilitas partai pendukung.

Hal dikatakan Philips berdasarkan hasil survei yang dilakukan CSIS. Dalam survei tersebut, CSIS memberikan pertanyaan hipotetikal terhadap responden yaitu, apakah responden akan memilih partai yang mengusung Jokowi dalam Pilpres 2019.

Philips menjelaskan, PDI-P mengalami kenaikan jumlah pemilih menjadi 45 persen bila mengusung Jokowi kembali pada Pilpres 2019. Saat disurvei, PDI-P miliki tingkat elektabilitas 34,6 persen.

"Ada kenaikan 10 persen lebih. Ada interkoneksi antara Pak Jokowi sebagai figur Presiden kalau dicalonkan lagi," kata Philips di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

(Baca: Golkar: Jokowi Bersedia Diusung atau Tidak Jadi Capres, Itu soal Lain...)

Menurut Philips, tingkat popularitas dan elektabilitas calon presiden akan pengaruhi tingkat elektabilitas partai. Sikap pemilih, lanjut Philips, dipengaruhi oleh pemilu serentak pada 2019.

Pertanyaan hipotetikal itu juga diajukan kepada partai pendukung pemerintah lainnya, yaitu Golkar. Hasilnya, 33 persen responden akan memilih Golkar bila mengusung Jokowi. Saat survei dilakukan, elektabilitas Golkar hanya 14,1 persen.

"Jadi siapapun yang dicalonkan akan mengerek suara partai. Partai salah mencalonkan Presiden, kemungkinan suaranya tidak akan naik atau cenderung turun," ucap Philips.

(Baca: Usung Jokowi Jadi Capres 2019, Golkar Krisis Tokoh yang "Menjual" Jelang Pilkada?)

Philips menilai keputusan Golkar dalam menyatakan dukungan terhadap Jokowi semenjak dini didasarkan pada kalkulasi elektoral. Terlebih, kata Philips, elektabilitas Jokowi naik dibanding tahun lalu dari 36,1 persen menjadi 41,9 persen.

Survei CSIS dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Secara acak warga yang dipilih telah miliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas.

Penarikan sampel sepenuhnya secara acak dengan mengunakan metode penarikan secara multi-stage random sampling. Penarikan sampel mempertimbangkan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi dan memperhatikan karakter wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 Agustus 2016 melalui wawancara tatap muka mengunakan kuesioner terstruktur. Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3,1 persen. Quality control terhadap hasil wawancara dipilih secara random sebesar 20 persen dari total sampel.

Kompas TV Golkar Dukung Jokowi Maju Pilpres 2019? -Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com