Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN Harus Antisipasi Gempuran Ideologi Asing

Kompas.com - 09/09/2016, 22:01 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Intelijen Wawan H. Purwanto mengatakan Indonesia saat ini digempur ideologi asing.

Wawan menjelaskan, berbagai bentuk ideologi, mulai dari komunisme, liberalisme, hingga radikalisme terus mendoktrin masyarakat Indonesia.

"Sekarang itu yang paling gencar hantaman ideologi," ujar Wawan ketika diskusi 'Pergantian Kepala BIN: Reformasi Intelijen dan Kontestasi Sipil-Militer' di Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Berbagai ideologi tersebut, lanjut Wawan, seringkali membawa kepentingan asing ke Indonesia.

Ini menjadi ancaman bagi Indonesia karena bisa mengganggu stabilitas negara dan berbagai elemen pendampingnya.

"Di bidang ideologi jelas carut marut kepentingan masuk ke kita. Sekarang itu ideologi Pancasila dipertaruhkan karena berhadapan dengan masuknya ideologi lain yang membuat porak-poranda semua elemen yang ada," tambah Wawan.

Wawan menjelaskan, gempuran ideologi ini dapat menghancurkan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Pancasila ini mulai tergusur. Efek ideologi kekerasan sudah mulai ada. Sudah ada aksi teror kan menyuarakan ideologi ini," tambah Wawan.

Atas dasar itu, Wawan menilai masuknya berbagai ideologi ini perlu diantisipasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

BIN, kata dia, perlu merumuskan suatu upaya penanganan yang strategis menghadapi masalah tersebut.

"Peminggiran ideologi menjadi tantangan bagi BIN. Ini masalah yang akan menggelayuti. Kita perlu suatu upaya penanganan secara strategis dan sistematis untuk mengatasi itu," tandas Wawan.

Kompas TV DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com