Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yoyok Tolak "Fit and Proper Test" Gerindra, tetapi...

Kompas.com - 05/09/2016, 19:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo mengaku telah dihubungi Pimpinan Gerindra DKI Jakarta untuk menjalani proses fit and proper test sebagai bakal calon wakil gubernur yang akan disandingkan dengan Sandiaga Uno.

Namun, Yoyok menolak ajakan fit and proper test tersebut.

“Pokoknya jangan fit and proper. Kalau fit and proper saya enggak berani dengan rakyat saya, kalau diskusi saja (enggak apa-apa),” ujar Yoyok, seusai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta, Senin (5/9/2016).

Menurut rencana, Gerindra bakal mengumumkan pasangan Sandi dalam pekan ini.

Sejauh ini, baru Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, yang telah menjalani proses fit and proper test.

Pada hari ini Gerindra dijadwalkan menggelar fit and proper test terhadap Yoyok dan Deputi Gubernur DKI bidang Budaya dan Pariwisata, Sylviana Murni.

Yoyok mengaku, komunikasinya dengan Sandi cukup baik.

Bahkan, ia menyebut Sandi sebagai sahabat dekatnya. Namun, Yoyok merasa kurang etis apabila memenuhi undangan fit and proper test tersebut.

“Saya mungkin lebih senang kalau diajak diskusi seperti ini lah, bagaimana membangun negeri ini dengan baik,” ujar dia.

“Kalau konteksnya Jakarta, ya silahkan ajak saya diskusi untuk membangun Jakarta dengan baik. Kalau fit and proper test enggak berani saya. Wong saya masih bupati kok fit and proper test,” ujar Yoyok.

Sebelumnya, Sandiaga menilai, Yoyok merupakan sosok yang pas untuk mendampinginya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Latar belakang Yoyok yang merupakan seorang birokrat, dianggap bakal melengkapinya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com