Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Kapolri soal Pengganti Wakapolri Budi Gunawan...

Kompas.com - 05/09/2016, 18:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat usulan Presiden Joko Widodo terkait pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) telah disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan pun diusulkan untuk menggantikan Sutiyoso.

Pertanyaan yang muncul kemudian, siapakah Wakapolri yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Budi Gunawan?

Namun, saat ditanyai soal ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan berkomentar banyak.

"Nanti akan disampaikan kalau Pak BG sudah positif diterima dan positif dilantik," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Nama Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdikpol) Komjen Pol Syafruddin sempat santer digaungkan sebagai salah satu figur yang paling berpeluang mengisi posisi Wakapolri. Lagi-lagi, Tito enggan berkomentar banyak.

(Baca: Kalemdikpol Polri Komjen Syafruddin Bertemu Ketua DPR, Ada Apa?)

Menurut dia, peluang tak hanya terbuka bagi Syafruddin.

"Semua yang bintang tiga memiliki kesempatan yang sama," ucap mantan Kepala BNPT itu.

Dalam rapat kerja jajaran Polri bersama Komisi III DPR, Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa yang memimpin rapat kerja sempat memanggil Syafruddin dengan sebutan "calon wakapolri" di awal pembukaan rapat. Syafruddin pada kesempatan tersebut duduk tepat di samping kiri Tito.

"Selamat siang, Pak Kapolri. Selamat siang, Pak Calon Wakapolri," kata Desmond di Ruang Rapat Komisi III DPR.

Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan tak hadir dalam kesempatan tersebut. Tito menuturkan, Budi tengah melakukan persiapan jelang uji kepatutan dan kelayakan calon kepala BIN.

Kompas TV Dicalonkan Jadi Ketua BIN, Siapakah Budi Gunawan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com