Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicopot sebagai Menteri, Yuddy Chrisnandi Jadi Staf Ahli Wapres

Kompas.com - 01/09/2016, 16:56 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk Yuddy Chrisnandi sebagai salah satu staf ahli Wapres.

Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi, mengonfirmasi kabar tersebut.

“Sementara saja (jadi staf ahlinya), dua sampai tiga bulan saja di sini,” kata Sofjan saat dihubungi awak media, Kamis (1/9/2016).

Yuddy sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Kabinet Kerja.

Dia jadi salah satu menteri yang diganti pada perombakan kabinet akhir Juli lalu. Posisi Menpan-RB kini diisi Asman Abnur. Sofjan sendiri tidak menjelaskan secara rinci apa tugas Yuddy nantinya.

Ia hanya menyebut, Yuddy akan belajar mengenai persoalan luar negeri sebagai persiapan untuk menjadi duta besar nantinya.

“Kemungkinan, kalau tidak (jadi) duta besar India, atau Malaysia. (Jadi) hanya untuk belajar,” ujarnya.

Sofjan menambahkan, salah satu dari kedua negara itu bakal menjadi destinasi Yuddy lantaran adanya pergantian posisi duta besar dalam waktu dekat.

Sofjan pun menampik bahwa kedua negara itu menjadi pilihan lantaran adanya permintaan dari Yuddy.

Diberitakan sebelumnya, setelah pasti diganti dari jabatan Menpan-RB, Yuddy melontarkan keinginannya untuk menjadi duta besar. Itu diungkapkan Yuddy kepada Presiden Joko Widodo.

 
Menurut Yuddy, dia siap ditugaskan menjadi duta besar sekalipun di negara kecil. Dia mengatakan bahwa Presiden menyikapi ekspektasi itu dengan positif dan gembira.
 
"Nanti mungkin Presiden akan menyampaikan ke Menteri Luar Negeri dan akan dibicarakan negara mana yang cocok. Biasanya itu mantan menteri tidak mau jadi duta besar. Kalau saya, mau karena akan memberikan perspektif baru, pengalaman baru," ucap dia.
 
Kompas TV Harapan Presiden untuk Kabinet Pasca Reshuffle
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com