Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Kalla yang Pernah Ditegur Kepala BPKP

Kompas.com - 23/08/2016, 17:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.

Pengawasan yang baik, menurut Kalla, adalah bagaimana mencegah terjadinya praktik pidana. Kalla mengaku, punya cerita soal pengawasan BPKP ketika baru mengawali karirnya sebagai seorang pengusaha swasta.

Saat itu, perusahaan kontraktor yang ia pimpin sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan.

Saat itu, kata dia, ada kepala BPKP yang selalu membawa meteran jalan. Kebetulan, sang kepala BPKP ketika itu bertandang ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh perusahaannya.

Pimpinan itu lantas mengecek kondisi jalan apakah sudah sesuai spesifikasi atau belum.

“Kalau banyak (yang kurang) dia telepon saya, ‘hei Suf, anak buahnya itu salah kerja, kurang 20 sentimeter jalannya dari situ’,” cerita Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2016 di Kantor BPKP Pusat, Selasa (23/8/2016).

Menurut Kalla, BPKP saat ini harus bekerja seperti itu. Sehingga, bukannya harus menunggu adanya kesalahan, tetapi mencegah kesalahan itu terjadi.

Dengan memberikan peringatan, ia menambahkan, hal itu jauh lebih baik daripada menindak pelaku yang salah. Namun, jika peringatan sudah diberikan dan tetap dilanggar, tindakan tegas baru lah diberikan.

“Itu baru namanya mengawasi kan, bukan menangkap. Sekiranya di sini (BPKP adalah) badan penangkap, boleh itu langsung ditangkap saja,” ujarnya.

Kompas TV Terkait Pengadaan Crane, BPKP Temukan Masalah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com