Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Optimis Kuota Haji Naik jika Pembangunan Masjidil Haram Selesai

Kompas.com - 22/08/2016, 19:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Minimnya jumlah kuota haji disinyalir menjadi penyebab bagi segelintir masyarakat yang nekat pergi ke Tanah Suci dengan menggunakan paspor palsu melalui negara lain, salah satunya Filipina.

Namun, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menjadi penyebab minimnya kuota tersebut adalah adanya proses revitalisasi kawasan Masjidil Haram saat ini.

Menurut Kalla, jika revitalisasi Masjidil Haram rampung, maka kuota jemaah haji untuk Indonesia juga akan meningkat. Sehingga, rentang waktu untuk menunggu giliran menunaikan haji pun juga dapat dipangkas.

"Kalau seluruh pembangunan di sekitar Masjidil Haram selesai, kuota akan naik 50 persen jumlahnya jadi mungkin bisa ditekan sampai 10 tahun (waktu antre)," kata Kalla di Kantor Wapres, Senin (22/8/2016).

Saat ini, kata Kalla, dibutuhkan waktu sekitar 15 tahun bagi calon haji asal Jawa, untuk dapat pergi ke Tanah Suci sejak waktu ia mendaftar.

Bahkan, bagi mereka yang tinggal di luar Jawa, waktu untuk menunggu itu bisa mencapai 20 tahun.

"Karena itu banyak cara mereka lakukan di sana, misalnya, menjadi buruh bangunan dua tahun lalu naik haji," kata dia.

Kalla mengaku, masyarakat yang berminat naik haji cukup tinggi. Namun, karena adanya quota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia, maka masyarakat juga harus sabar mengantre.

Petugas imigrasi di Bandara Manila, Filipina, sebelumnya mencegat 177 warga negara Indonesia yang akan naik haji. Para jemaah menggunakan paspor Filipina.

Mereka dicegah sebelum mereka naik ke pesawat, Jumat (19/8/2016) menuju Madinah, Arab Saudi.

Menurut kepala Imigrasi Filipina Jaime Morente, lima warga Filipina yang mendampingi jemaah Indonesia tersebut menuju tanah suci juga ditangkap.

Ia mengatakan, paspor yang diperoleh secara ilegal itu dilaporkan disediakan oleh para pendamping. Para jemaah asal Indonesia itu membayar mulai 6.000–10.000 dollar AS per orang menggunakan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Filipina.

Morente mengatakan, identitas jemaah Indonesia itu terungkap setelah didapati mereka tidak berbahasa Filipina.

Mereka kemudian mengaku sebagai warga negara Indonesia yang masuk ke Filipina secara terpisah sebagai turis.

Kompas TV 177 Calon Haji Indonesia Ditahan di Filipina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com