Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantau Ibadah Haji, DPR Berangkatkan Dua Tim Pengawas yang Dipimpin Fahri Hamzah dan Ade Komarudin

Kompas.com - 22/08/2016, 17:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat membentuk tim pengawas untuk memantau proses pelaksanaan ibadah haji 1437 H.

Rencananya, ada dua tim yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Tim pertama dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akan memantau persiapan pelaksanaan ibadah haji pada 23-29 Agustus 2016. 

Sementara, tim kedua akan dipimpin Ketua DPR Ade Komarudin untuk melakukan pemantauan pada 2-18 September 2016.

"Tim pengawas pertama akan berada di Arab Saudi pada 23 sampai 29 Agustus 2016 dan tim kedua akan berada di Arab Saudi tanggal 2 sampai 18 September," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ada sejumlah upaya perbaikan dan pemberian layanan yang merupakan peningkatan layanan dari tahun sebelumnya.

Salah satunya terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yaitu Rp 34.641.304,00 (USD 2.585).

Jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu USD 2.717.

Kebijakan lain terkait peningkatan rasio jumlah jemaah haji yang dilayani oleh bus Shalawat, yang mencapai hingga 90 persen.

"Sehingga hampir semua pemondokan tersedia bus Shalawat," kata Fahri.

Tim pengawas haji juga akan mengawasi kebijakan baru terkait peningkatan makanan di Mekkah menjadi dua kali lipat atau sebanyak 24 kali selama di Mekkah dibandingkan tahun 2015.

"Insya Allah besok bersama Haramain (Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain) berangkat ke Arab untuk memimpin rombongan pertama Timwas Haji tahun 1437 H/2016 M," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com