Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Sebabnya Jemaah Haji Indonesia Nekat Gunakan Paspor Palsu Filipina?

Kompas.com - 21/08/2016, 15:51 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberangkatan jemaah haji Indonesia melalui Filipina sebenarnya bukan hanya terjadi tahun ini. Masalah serupa telah terjadi selama bertahun-tahun.

Pada Juni 2015, Satuan Reskrim Polres Parepare, Sulawesi Selatan, membongkar penyaluran jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan melalui Filipina di Jalan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan korban 37 jemaah dari berbagai kalangan.

Hal ini, menurut Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M Fachir, kemungkinan terjadi karena ketidaktahuan dan terbatasnya kuota ibadah haji untuk warga negara Indonesia (WNI).

"Kami maklum kuota kita sangat minimal dibandingkan dengan minat ibadah haji. Bandingkan saja di wilayah Kalimantan Selatan itu waktu tunggunya sampai 20 tahun," ujar Fachir di Atrium Senayan City, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).

Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh segelintir oknum dengan menawarkan berbagai kemudahan, salah satunya berangkat haji menggunakan paspor palsu dari Filipina. Permasalahan ini, lanjut Fachir, juga hadir karena beberapa negara tidak mengoptimalkan penggunaan kuota ibadah haji untuk warga negaranya.

(Baca: Filipina Interogasi 177 Jemaah Haji Indonesia Pengguna Dokumen Palsu)

"Seperti juga dimaklumi bahwa di beberapa negara itu tidak menggunakan optimal kuotanya. Sehingga banyak kemudian ada keinginan-keinginan memanfaatkan atau mengoptimalkan kuota tersebut," lanjut Fachir.

Menurut Fachir, hal iini bisa saja terjadi juga di negara lain. Atas dasar tersebut, pemerintah akan menjadikan kasus pemberangkatan haji dengan paspor palsu Filipina sebagai momentum untuk menelusuri lebih mendalam kasus serupa.

"Ini momentum kita melihat bisa jadi ini juga terjadi di negara lain. Jadi kami melihat sementara ini di Filipina. Kami akan melihat sejauh mana rentetannya," ucap Fachir.

Pemerintah, melalui Kemenlu, berencana melakukan berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah WNI yang melakukan ibadah haji via negara lain.

(Baca: Jemaah Haji Indonesia Ditangkap di Filipina)

"Jadi ada yang pendekatannya jangka pendek, jangka menengah, dan bisa jadi jangka panjang menyangkut kuota itu tadi," tuturnya.

Untuk saat ini, pemerintah Indonesia berupaya menjalin komunikasi intens dengan otoritas Filipina guna menyelesaikan masalah 177 WNI di Filipina saat akan terbang ke Arab Saudi untuk berhaji karena paspor yang mereka pegang ternyata palsu.

Fachir mengemukakan pihaknya akan menangani persoalan ini dengan komprehensif sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia maupun Filipina. Hal tersebut dilakukan karena permasalahan paspor palsu menyangkut WNI namun terjadi di negara sahabat.

"Ya tentu verifikasi, validasi, dan berbagai macam yang dilakukan, apakah itu menyangkut ketentuan perundang-undangan setempat di Filipina dan yang menyangkut juga ketentuan kita. Jadi kita harus kerja sama karena ini menyangkut warga negara kita, tapi kemudian juga terjadi di Filipina. Itu menyangkut juga ketentuan-ketentuan Filipina," ucap dia.

Kompas TV 177 Calon Haji Indonesia Ditahan Imigrasi Filipina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com