Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pengganti Arcandra Tahar, Ini Kata Wapres Jusuf Kalla

Kompas.com - 19/08/2016, 15:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, hingga kini belum dibahas mengenai kandidat yang nantinya akan menggantikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jabatan itu sementara dipegang oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang bertindak sebagai pelaksana tugas.

"Soal tugasnya itu tentu Presiden yang mempunyai (wewenang) menangani untuk itu. Saya kira belum kami bicarakan secara khusus tentang itu," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (19/8/2016).

Meski belum ada pembicaraan khusus, namun dikabarkan sejumlah nama masuk ke dalam bursa pengganti Arcandra.

Mengutip Kontan, nama-nama itu di antaranya adalah Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji, dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi.

Wapres sendiri enggan menanggapi saat disinggung soal siapa kandidat yang layak menggantikan lulusan Institut Teknologi Bandung itu.

"Sampai sekarang tentu Menteri ESDM masih Plt-nya Pak Menko (Luhut). Jadi Presiden belum memutuskan penggantiannya," ujar Kalla.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi masih mengkaji dan mempertimbangkan sejumlah nama calon pengganti Arcandra.

"Pada waktunya akan disampaikan," ucapnya, usai upacara HUT Kemerdekaan RI, Rabu (17/8/2016).

(Baca juga: Presiden Jokowi Segera Lantik Menteri ESDM yang Baru, Bukan dari Parpol)

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin menyarankan, agar Presiden Jokowi menunjuk kalangan professional sebagai pengganti Arcandra.

Meski begitu, Ade menyerahkan sepenuhnya penggantian itu kepada Presiden.

"Lebih baik profesional untuk kemaslahatan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/8/2016).

(Baca: Ketua DPR Usul Pengganti Arcandra dari Kalangan Profesional)

Kompas TV Wapres: Arcandra Bisa Balik ke Pemerintahan Asal...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com