Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haris Azhar: Publikasi Informasi Freddy adalah Pilihan Terakhir

Kompas.com - 09/08/2016, 20:49 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan tindakannya mempublikasi informasi dari Freddy Budiman, bandar narkoba yang telah dieksekusi, merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan.

Haris mendapatkan informasi dari Freddy adanya keterlibatan penegak hukum dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

"Saya merilis ke publik sebagai pilihan terakhir. Karena saya tahu ada kekuatan publik yang bisa mengontrol negara juga," kata Haris di Kantor Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Haris menuturkan sebelum mempublikasi informasi dari Freddy, ia telah membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Selain komunikasi, ia juga berupaya memverifikasi informasi tersebut.

(Baca: 130 Pengacara Siap Bela Haris Azhar)

Ketika tidak mendapatkan respon dari komunikasi yang dilakukan, Haris mengatakan menunggu detik terakhir saat nama Feeddy sudah masuk dalam daftar eksekusi mati.

"Detik terakhir itu, ketika namanya masuk dalam daftar dan jadwal eksekusinya sudah keluar. Itu waktu yang paling tepat. Karena kalau tidak begitu, pemerintah tidak aware," ucap Haris.

Haris memilih tidak memberitahu informasi tersrbut kepada Mabes Polri. Keputusan eksekusi, lanjut Haris, berada di tangan Kejaksaan.

"Selasa sore saya kasih kabar ke Johan Budi. Karena yang ngomongin eksekusi dan yang mendaftarkan ke sana adalah Kejaksaan. Makanya saya ngomong ke Presiden. Apalagi presiden diasumsikan dapat laporan terus menerus terkait laporan perkembangan dari kejaksaan terkait eksekusi," ujar Haris.

(Baca: Ada Petugas BNN Protes Kamera CCTV Dipasang di Sel Freddy Budiman)

Setelah tidak mendapatkan perkembangan dari Presiden Jokowi melalui Johan Budi, Haris memutuskan untuk mempublikasikan informasi dari Freddy kepada publik. Satu jam kemudian, Kepala Bagian Humas BNN, Slamet Pribadi menghubungi Haris.

Menurutnya, jika terdapat kemauan dan keberanian, eksekusi mati Freddy bisa dicegah dalam rangka menggali informasi lebih jauh.

"Menggali informasi dari Freddy kan bukan berarti menghilangkan hukuman mati baginya. Jadi jangan salah kaprah juga," tutur Haris.

Kompas TV BNN Akan Buktikan Kebenaran Informasi Haris Azhar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com