Sikap Haris Azhar Dinilai Jadi Representasi Publik untuk Kritik TNI, Polri, dan BNN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Akademisi #KamiPercayaKontraS menilai bahwa pernyataan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang menyebut adanya oknum TNI, Polri, dan BNN dalam jaringan Freddy Budiman sebagai kritik dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Akademisi Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet mengatakan, ketiga institusi tersebut merupakan garda penegakan hukum yang perlu diawasi masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba sama saja mempertaruhkan kekokohan pertahanan negara. Maka dari itu, pernyataan Haris semestinya dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawab warga atas penyelenggaraan kehidupan bernegara.

"Itu representasi publik agar terjadi perbaikan di tubuh institusi tersebut. Bukan merupakan tindak pidana" ujar Robertus di kantor Sekretariat Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2016).

Ia menilai, sikap TNI, Polri, dan BNN yang melaporkan Haris ke Bareskrim Mabes Polri merupakan cara menunjukkan arogansi kekuasaan ketiga institusi tersebut.

"Ketiga institusi tersebut semestinya menjadikan informasi yang disampaikan Kontras (Haris Azhar) sebagai bahan penting untuk melakukan perbaikan institusi secara serius, dan bukan justru menjadikan institusi sebagai benteng perlindungan bagi pelaku-pelaku yang diindikasikan terlibat di dalam peredaran narkoba," kata dia.

Robet mengatakan, Forum Akademisi #KamiPercayaKontraS meminta Presiden Joko Widodo segera mencegah segala bentuk upaya "kriminalisasi" terhadap Haris.

Selain itu, lanjut dia, forum ini juga meminta Jokowi segera menginisiasi komisi khusus kepresidenan untuk membersihkan TNI, Polri, dan BNN dari narkoba dan korupsi.

Ia juga mengimbau, masyarakat tidak takut dan ragu memberikan informasi atau laporan jika melihat ada aparat yang terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkotika.

Di sisi lain, aparat juga harus memberikan rasa aman kepada warga sipil.

"Agar terjamin inisiatif warga untuk aktif menjaga kenyamanan bermasyarakat, termasuk insiatif menyampaikan informasi edukatif dan korektif," ujarnya.