Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Pesan Berantai Cerita Freddy Budiman, Humas BNN Langsung Hubungi Haris Azhar

Kompas.com - 06/08/2016, 12:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Pol Slamet Pribadi mengaku mendapatkan pesan berantai yang mengatasnamakan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar pada Jumat (29/7/2016).

Begitu membaca isi pesan itu, Slamet mengaku terkejut karena instansi BNN disebut dalam kesaksian Freddy Budiman. Ia langsung menghubungi Haris melalui telepon genggamnya.

"Kata Haris, saya penelepon pertama. Saya langsung kontak apa benar ini broadcast dari Haris. Katanya betul," ujar Slamet dalam diskusi bertajuk "Hitam Putih Pemberantasan Narkoba" di Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Slamet pun meminta data konkret kepada Haris soal kesaksian Freddy. Namun, Haris tidak memiliki bukti selain apa yang telah ia tuliskan dalam pesan berantai itu.

Slamet pun melaporkan adanya pesan itu kepada Kepala BNN Budi Waseso. Menurut dia, Budi menerima informasi tersebut sebagai masukan dan mengapresiasinya.

"Beliau (Budi) mempersilakan Haris membuktikan bukti pendukung dari informasi yang diberikan. Sampai sekarang masih ditunggu, belum disampaikan," kata Slamet.

Budi, kata Slamet, menyatakan bahwa BNN akan menindak tegas jika benar ada oknumnya yang terlibat dalam peredaran narkotika sebagaimana kesaksian Freddy.

Begitu mendapat informasi dari Haris, BNN langsung membentuk tim investigasi yang dipimpin oleh Inspektur Utama BNN Rum Murkal.

"Haris bilang akan proaktif untuk saling berbicara. Buwas berkali-kali bilang terima kasih dan memohon kerja sama BNN dengan Haris," kata dia.

Namun, pada akhirnya BNN melaporkan Haris ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Slamet mengatakan, pihaknya menganggap apa yang disebarkan Haris belum terkonfirmasi dan buktinya lemah.

"Informasi belum konkret, sudah di-blast, diundur juga waktu menyebarkannya. Mestinya sampaikan, 'Pak ini ada info tolong sampaikan ke Pak Buwas'. Tapi ini disimpan berlama-lama, dua tahun," kata Slamet.

Kompas TV TNI, Polri, dan BNN Laporkan Koordinator Kontras ke Bareskrim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com