Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petisi Dukung Haris Azhar Ditandatangani Lebih dari 17.000 Orang

Kompas.com - 05/08/2016, 10:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Petisi "Kami mendukung keberanian Haris Azhar mengungkap kebenaran soal Mafia Narkoba musuh bangsa" yang diunggah di situs www.change.org telah mendapatkan dukungan lebih dari 17.000 tanda tangan.

Pada pukul 10.45 WIB, Jumat (5/8/2016), 17.429 pendukung memberikan dukungan kepada Koordinator Kontras Haris Azhar yang mengungkapkan cerita Freddy Budiman soal keterlibatan oknum aparat dalam bisnis narkoba.

Petisi langsung ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembuat petisi, Arham Setiawan, menilai langkah Haris yang mengungkap cerita bandar narkoba Freddy Budiman mengenai adanya oknum TNI, Polri, dan BNN terlibat bisnis narkoba seharusnya diapresiasi.

Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa Haris justru dilaporkan oleh ketiga institusi tersebut ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Di negeri ini, orang yang mengungkap kejahatan ternyata bisa diperlakukan sebagai 'penjahat'," tulis Arham dalam petisi yang dibuatnya.

Padahal, lanjut Arham, kalau aparat di lembaga-lembaga itu bersih, seharusnya mereka tidak perlu takut untuk mengungkap kasus tersebut.

Ia juga menilai sikap reaktif Polri, BNN, dan TNI ini akan membuat masyarakat takut untuk menginformasikan hal-hal serupa.

"Jika bukan pada aparat, maka kami menggantungkan harapan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jika mendapat perlindungan, maka semua orang yang ingin menyuarakan kebenaran tidak akan lagi takut diintimidasi," tulis dia.

Jika mendapat perlindungan, lanjut Arham, maka semua orang yang ingin menyuarakan kebenaran tidak akan takut diintimidasi.

Sebaliknya, jika tidak dilakukan, maka rakyat akan semakin apatis, individualis, dan cenderung tidak lagi percaya bahwa negara ini dikelola dan dikendalikan oleh orang baik.

Sebelumnya, Haris Azhar mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat BNN, Polri, TNI, serta Bea dan Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

Kesaksian Freddy, menurut Haris, didapat pada masa kesibukan memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014.

Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar.

Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.

"Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungi itu semuanya titip harga," kata Haris mengulangi cerita Freddy.

"Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2 di mana si jenderal duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apa pun," lanjut Haris.

Atas sikapnya yang mengungkapkan cerita Freddy ini, kini Haris dilaporkan oleh Polri, BNN, dan TNI ke Bareskrim Polri.

Kompas TV Aparat yang Terlibat Narkoba Akan Ditindaklanjuti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com