Menurut Ruhut, SBY Akan Bersedia jika Diminta Informasi soal Laporan TPF Kasus Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, kemungkinan Susilo Bambang Yudhoyono memang sudah menerima laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir saat masih menjabat sebagai presiden.

Ia menanggapi pernyataan TPF Munir yang menyebutkan bahwa laporan akhir TPF telah diserahkan kepada SBY.

(Baca: Usman Hamid Sebut Hasil Investigasi TPF Munir Ungkap "Dalang" Pembunuhan Munir)

Laporan itu menyebutkan pihak yang diduga auktor intelektual di balik pembunuhan Munir.

Namun, kata Ruhut, laporan tersebut menjadi salah satu bagian yang diberikan pada serah terima pemerintahan dari SBY kepada Joko Widodo.

Oleh karena itu, menurut dia, laporan tersebut seharusnya sudah berada di tangan pemerintahan Jokowi.

"Saya rasa (laporan ada di) Pak Amir Syamsudin, Menkumham era Pak SBY. Baru di era Pak SBY setelah selesai pemilu ada serah terima dari Presiden sebelumnya ke Presiden baru. Saya rasa menteri terkait juga begitu," kata Ruhut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

(Baca: Anggota TPF Munir Sebut Pemerintahn SBY Tak Terbuka soal Kasus Munir)

Ruhut yakin, SBY akan bersedia jika dimintai informasi terkait hal tersebut.

"Pak SBY kalau kaitan dengan pelanggaran HAM, apapun untuk tegaknya hukum, akan membantu. Pak SBY selalu bilang jadikan hukum sebagai panglima," ujar Anggota Komisi III DPR itu.

(Baca: Kontras Minta Jokowi Umumkan Hasil Investigasi Kasus Munir)

Tiga ring dalam pembunuhan Munir

Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus kematian Munir, Usman Hamid, membenarkan bahwa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir sudah dituliskan dalam laporan akhir TPF.

"Iya (sudah ketahuan), dan itu yang ditunggu (diumumkan)," ujar Usman, di Gedung Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).

Namun, Usman enggan mengatakan siapa saja pihak yang terlibat.