Kompas.com - 02/08/2016, 13:34 WIB
Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang Sengketa Informasi Publik antara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg), di Gedung Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016). Fachri FachrudinKomisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang Sengketa Informasi Publik antara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg), di Gedung Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.COM - Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang sengketa informasi publik antara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Sekretariat Negara RI (Setneg), Selasa (2/8/2016).

Sidang kelima yang berlangsung di Gedung Graha PPI Lantai 5, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, ini mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir, Hendardi dan Usman Hamid.

Adapun majelis hakim yang memimpin persidangan ini adalah Evi Trisulo Diana Sari. Sementara anggota majelis hakim yakni, Thannu Setyawan dan Diah Aryani.

(Baca: Kontras Pertanyakan Sikap Pemerintah yang Enggan Ungkap Hasil TPF Pembunuhan Munir)

Dalam persidangan, Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang, Yati Andriani, selaku pihak pemohon mempertanyakan perihal hasil laporan TPF yang harus dipublikasi sesuai Keputusan Presiden (Keppres).

Menjawab pertanyaan itu, Hendardi menjelaskan, dalam Keppres tertuang bahwa hasil dari penyelidikan atau investigasi TPF harus diumumkan kepada publik. "Menjadi pertanggungjawaban pemerintah untuk mengumumkan laporan itu," kata Hendardi.

Di dalam persidangan Hendardi juga memastikan bahwa TPF sudah memberikan laporan hasil investigasi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya memberikan kesaksian bahwa laporan TPF itu diberikan kepada presiden melalui ketua TPF Brigjen Marsudi Hanafi" kata dia.

Ia mengatakan, tim TPF adalah komisi investigasi yang bertugas atas dasar Keppres. Sehingga, laporan yang dibuat itu dilaporkan kepada presiden. Dengan demikian, lanjut Hendardi, maka tidak ada kewajiban TPF menyampaikan hasil penyelidikan terlalu jauh kepada publik pada saat konfrensi pers hasil penyelidikan saat itu.

"Karena itu saya masih ingat saat itu Pak Marsudi Hanafi dan Asmawi Nababan meminta maaf kepada media, khususnya publik, bahwa tidak bisa mengungkap seluruh hasil yang ada di dalam laporan akhir itu, hanya menyampaikan beberapa petunjuk-petunjuk yang ditemukan oleh tim pencari fakta," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.