Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Protes Keras atas "Kudeta" Posisi Ketua MKD

Kompas.com - 27/07/2016, 22:30 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini melayangkan protes keras atas dilantiknya politisi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Posisi Ketua MKD sebelumnya ditempati politisi PKS, Surahman Hidayat.

"Ini adalah kudeta fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR," kata Jazuli melalui keterangan tertulis, Rabu (27/7/2016).

Pergantian pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD), lanjut dia, adalah sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.

Jazuli menambahkan, Fraksi PKS telah berkirim surat kepada pimpinan DPR sejak Jumat (22/7/2016) ihwal pergantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II DPR.

Ia menilai, jika pimpinan DPR menghormati sopan santun dan konvensi, seharusnya surat tersebut ditindaklanjuti.

Ia pun mempertanyakan alasan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mengatakan bahwa surat tersebut belum diterimanya, tetapi pergantian Ketua MKD tetap dilakukan.

"Kalau enggak tahu ada surat ngapain melantik? Kalau tahu ada surat dari Fraksi PKS kenapa diabaikan dan sabotase?" ucapnya.

Jazuli pun menyesalkan bahwa politisi PKS, Muzzammil Yusuf, yang ditugaskan fraksi untuk mengganti Surahman justru tak diundang pada rapat internal MKD, Rabu siang.

Setelah dilakukan pengecekan ulang, lanjut Jazuli, ternyata sekretariat dilarang oleh pimpinan MKD untuk mengundang anggota MKD dari PKS.

"Ketika mereka memutuskan sesuatu tanpa kehadiran kami, di situlah sabotasenya. Ini menunjukkan etika dan moralitas yang tidak baik di MKD," tuturnya.

"Padahal, mereka adalah lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi moralitas dan etika yang baik," ucap Jazuli.

Rapat pimpinan MKD secara aklamasi menetapkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua MKD.

Adapun tiga Wakil Ketua baru MKD adalah Hamka Haq dari Fraksi PDI Perjuangan, Lili Asdjudiredja dari Fraksi Partai Golkar, dan Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura.

Pergantian pimpinan MKD dilakukan karena Surahman Hidayat diadukan ke MKD oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Agar tak terjadi kekosongan kepemimpinan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun melantik pimpinan baru MKD sesuai hasil rapat internal MKD.

Kompas TV Fahri Hamzah Dilaporkan ke MKD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com