Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Ingin Dana Partai Politik Lebih Transparan

Kompas.com - 25/07/2016, 19:38 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Rizal Djalil menilai, tata kelola dana partai politik harus dibenahi.

Alasannya, dana partai yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan politik secara akuntabel justru hanya digunakan oleh orang-orang tertentu.

"BPK mempunyai banyak data terkait kontribusi negara terhadap partai," kata Rizal, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Berapa porsi dana hibah, dana bansos yang diselewengkan oleh para petahana misalnya. Apakah kita mau berpura pura sepeerti itu terus?" lanjut dia. 

Oleh karena itu, kata Rizal, BPK menyelenggarakan acara pertemuan nasional bertajuk "Menata Ulang Dana Politik Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui anggaran Negara' untuk menemukan solusi yang tepat terkait dana partai politik.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menko PMK Puan Maharani, serta sejumlah anggota DPR.

Menurut dia, keberadaan partai politik sangat penting dalam negara demokrasi.

Konstitusi juga menegaskan bahwa partai politik merupakan soko guru demokrasi.

"Karena presiden dicalonkan partai politk atau gabungan partai politik, demikian juga parlemen," kata dia.

Namun, permasalahannya, hingga saat ini, UU Partai Politik tidak merumuskan secara konkret asal serta besaran dana setiap partai politik yang terhimpun dan digunakan.

Jika nantinya ada perbaikan, pihaknya siap memberikan data-data terkait dana parpol.

Ia juga berharap, pemerintah khususnya Kementeri Dalam Negeri, serta DPR berinisiatif memberi respons terkait persoalan ini.

"DPR punya inisiatif kalau dia ingin mengamandemen UU Parpol bisa dan kalau diminta datanya, kami siap, kami fasilitator saja," kata dia.

Rizal menambahkan, ke depannya, semua hal terkait dana partai harus dilaporkan.

Tak hanya dana dari pemerintah, sumbangan-sumbangan yang diterima partai harus dilaporkan secara transparan.

"Makanya laporan pertanggungjawaban partai harus ada standar yang jelas," ujar Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com