Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Pastikan Tak Ada Satu Pun Anak Terlewat Vaksin Ulang

Kompas.com - 21/07/2016, 16:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan, proses pendataan anak yang terkena vaksin palsu masih berlangsung seiring pemberian vaksin ulang ke anak-anak yang sudah terdata.

Ia memastikan tak ada satu anak pun yang luput dari pemberian vaksin ulang.

"Kami meyakinkan tidak ada satu anak kita pun yang terlepas dari imunisasi wajib ini," ujar Linda di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Linda mengatakan, pemerintah menangani tindak lanjut vaksin palsu ini secara serius. Komunikasi juga terbuka dengan masyarakat melalui call center dengan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, sejumlah posko pengaaduan dibuka untuk mengadukan kekhawatiran bahwa anak-anak mereka terpapar vaksin palsu.

Linda mengatakan, sejumlah fasilitas kesehatan juga telah dibuka untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian vaksin ulang.

"Satgas juga sudah membuat tim kecil yang melakukan penelusuran data dan investigasi anak yang terpapar," kata Linda.

Linda mengatakan, pengecekan juga sudah dilakukan di klinik yang berada di wilayah pedalaman. Namun, hasilnya nihil karena vaksin yang dipasok ke wilayah-wilayah tersebut merupakan vaksin asli produksi Bio Farma.

Untuk wilayah Jakarta, pemeriksaan kesehatan dan pelayanan imunisasi ulang di DKI Jakarta dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, RS TNI/Polri, RSUD Pasar Rebo, RSUK Ciracas, Puskesmas Ciracas.

Di Kota Tangerang, pengaduan masyarakat dilakukan di Puskesmas Ciledug, Jalan Raden Fatah nomor 125 Kabupaten Tangerang dengan nomor telepon (021) 7327941.

Sementara di Bekasi dibuka posko pengaduan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sementara pemeriksaan dan pemberian vaksin palsu dilakukan di 44 Puskesmas yang tersebar di Bekasi.

Kompas TV Vaksin Palsu Diberikan di Klinik Adipraja Medika Lestari
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com