Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara: Selain Indra, Banyak Dokter Lain di RS Harapan Bunda yang Pakai Vaksin Palsu

Kompas.com - 18/07/2016, 15:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara tersangka dokter Indra Sugiarno, Fahmi M Rajab, tak ingin kliennya terseret sendirian dalam kasus vaksin palsu. Menurut Fahmi, banyak dokter lain di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, yang juga menggunakan vaksin palsu.

"Tidak dokter Indra saja, salesnya ke semua dokter spesialis anak di Harapan Bunda juga ditawarkan dan menggunakan," ujar Fahmi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Indra mengaku mendapatkan vaksin dari sales obat bernama S. Menurut Fahmi, Indra mengenal S sebagai sales obat dari distributor resmi. Indra mengaku baru mengetahui bahwa vaksin dari S palsu.

Fahmi menyayangkan, dari sekian banyak dokter yang menggunakan vaksin palsu di rumah sakit tersebut, polisi hanya menjerat Indra.

"Tidak mungkin hanya dipasok ke satu dokter saja, pasti juga ke dokter lain. Logikanya, dari satu pabrik, tidak mungkin yang memakai hanya dokter Indra," kata Fahmi.

(baca: Dokter Tersangka Ini Beri Vaksin Palsu ke Anak dan Cucu)

Fahmi belum memastikan apakah kliennya akan menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan proses hukum untuk mengungkap pelaku lain. Saat ini, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan penyidik mengenai proses hukumnya.

"Kita lihat nanti perkembangannya. Barang-barang itu ke mana saja, tidak mungkin ke satu orang," kata Fahmi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya sebelumnya mengatakan, penyidik tengah menelusuri informasi adanya dokter lain di RS Harapan Bunda yang memakai vaksin palsu.

(baca: Polisi Dapat Info Ada Dokter Lain yang Jual Vaksin Palsu di RS Harapan Bunda)

 

"Saya liat ada informasi itu, ada data yang perlu kami klarifikasi," ujar Agung.

Atas informasi tersebut, penyidik mengkonfirmasinya dengan memeriksa sejumlah saksi. Agung mengatakan, keterangan tersebut akan dibandingkan dengan data-data yang ada untuk menguji kebenarannya.

Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Harapannya, kasus itu tidak terulang.

 

(baca: Jokowi Perintahkan Polri Usut Detail Jaringan Vaksin Palsu)

"Saya sudah memerintahkan Kapolri, Kabareskrim, untuk terus meneliti satu per satu secara detail jaringan dan pelaku vaksin palsu agar ke depan tidak terulang lagi," ujar Jokowi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com