JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, terungkapnya perkara vaksin palsu menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sekaligus distribusi industri farmasi.
"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola distribusi, baik menyangkut industri farmasi dan distribusi obat-obatan, termasuk vaksin," ujar Jokowi di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/7/2016).
Tujuannya, tidak lain agar seluruh anak-anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Momentum ini, lanjut Jokowi, dapat dimulai dengan mengungkap perkara vaksin palsu itu secara keseluruhan.
(baca: Kak Seto: Kasus Vaksin Palsu Kelalaian Bersama, Jangan Saling Menyalahkan)
Pelaku yang terlibat, baik produsen, distributor atau pun oknum di fasilitas kesehatan, harus dihukum.
"Saya sudah memerintahkan Kapolri, Kabareskrim, untuk terus meneliti satu per satu secara detail jaringan dan pelaku vaksin palsu agar ke depan tidak terulang lagi," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi untuk mendata berapa anak yang terkena vaksin palsu. Presiden meminta agar mereka segera divaksin ulang.
(baca: Pantau Langsung Vaksin Ulang, Jokowi Minta Masyarakat Tenang)
"Saya minta bertahap. Hari ini, besok lagi diundang, berikutnya juga diundang lagi sampai semuanya terselesaikan sesuai dengan data-data," ujar Jokowi.
Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana memantau langsung pemberian vaksin ulang di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Senin pagi.
Puskesmas itu mendata, ada 67 anak yang mendapatkan vaksin palsu sebelumnya. Namun, hingga Senin ini, baru 36 anak yang sudah divaksin ulang.
Pemerintah sudah mengumumkan 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Data tersebut hasil penyidikan Bareskrim Polri.
(baca: Kasus Vaksin Palsu, Polisi Dalami Keterlibatan Dokter Lain di RS Harapan Bunda)
Bareskrim Polri sudah menetapkan 23 tersangka terkait vaksin palsu terdiri dari enam produsen, sembilan distributor, dua pengumpul botol, satu pencetak label vaksin, dua bidan, dan tiga dokter.