YLKI Imbau Pemerintah Segera Laksanakan Vaksinasi Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau pemerintah untuk segera memvaksinasi ulang balita yang positif mengonsumsi vaksin palsu.

"Harus diberi vaksin ulang supaya tidak terpapar efek samping dari vaksin yang sudah diberikan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Akan tetapi, Tulus menduga potensi membahayakan vaksin palsu cukup kecil. Justru yang terjadi adalah balita yang disuntik vaksin palsu tidak memiliki atau minimal ketahanan tubuhnya tetap rendah.

(Baca: Lima Instansi Diminta Beri Penjelasan Soal Maraknya Vaksin Palsu)

"Kalau efek samping secara ekstrim mungkin tidak ada, tapi si balita justru mendapat vaksin yang tidak sesuai harapan. Tidak ada efeknya," tuturnya menegaskan.

Sementara itu, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim, serta industri farmasi mengungkap fakta lengkap di balik vaksin palsu, dalam rapat dengan badan legislatif besok.

"Kami ingin tahu sejak kapan vaksin dipalsukan, siapa distributornya, siapa saja pelayanan kesehatan yang terlibat, kemudian apa muatan dari vaksin palsu, termasuk jejaring yang digunakan. Besok harus ada kejelasan," ujar Wakil Ketua Komisi IX Ermalena di Gedung Parlemen di Jakarta, Rabu.

Kementerian Kesehatan, menurut Erma, harus melaporan secara lengkap mengenai fasilitas kesehatan, distributor dan jaringan yang terlibat peredaran vaksin palsu.

Bareskrim Polri sebelumnya menyatakan, setidaknya 197 anak yang terindikasi terpapar vaksin palsu. Mereka akan divaksin ulang secara gratis. Kepolisian sudah menetapkan 18 orang sebagai tersangka.

(Baca: Tanpa Sanksi Administrasi yang Tegas, Vaksin Palsu Akan Tetap Beredar)

Dari hasil penelusuran satgas, rumah sakit yang berlangganan vaksin palsu bertambah menjadi 14 rumah sakit yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Namun, polisi enggan menjelaskan secara spesifik di daerah mana rumah sakit tersebut berada.

Distribusi vaksin palsu tersebar di sekitar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Semarang, Banten, Medan, Aceh, dan Padang. Selain 14 rumah sakit, fasilitas kesehatan yang baru diketahui berlangganan vaksin palsu yakni dua klinik, dua apotek, dan satu toko obat.