Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Urbanisasi Masih Menjadi Persoalan Jakarta, Politisi PKB Anggap Dana Desa Tidak Gagal

Kompas.com - 12/07/2016, 16:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai mudik Lebaran 2016, arus urbanisasi ke kota besar semakin bertambah, khususnya Jakarta. Sebagian pihak menduga hal tersebut diakibatkan oleh program desa yang belum berhasil.

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menganggap bukan program desa yang belum berhasil, namun hasil yang didapat dari implementasi program tersebut tak bisa instan dalam waktu yang singkat.

"Kan dana desa baru setahun ini. Belum bisa implikasinya langsung. Karena prinsip dana desa itu adalab multiplayer effect dan gradual," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Pada 2015, dana desa yang turun sebesar Rp 20 triliun dan naik menjadi Rp 40 triliun pada 2016. Dari sisi dampak penyaluaran dana desa, kata Lukman, belum dapat dikatakan bisa menghambat urbanisasi karena angka tersebut masih minim.

(Baca: Cegah Urbanisasi, Mendagri Minta Pemda Buat Lapangan Kerja yang Lebih Menjanjikan)

Adapun evaluasi dana desa baru dilakukan terhadap dana tahun lalu. Sedangkan dana Rp 40 triliun belum dievaluasi.

"Saya kira kalau sudah Rp 100 triliun turun ke desa baru implikasinya signifikan. Rp 20 triliun baru tahap pertama," sambung mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Ke-3 RI itu.

Ia pun berharap agar saat dana desa sudah mencapai Rp 100 triliun, pembangunan di desa bisa lebih progresif. Apalagi, jika ada konsistensi dari pemerintah untuk terus menambah besaran dana desa setiap tahunnya.

(Baca: Ahok: Selama Enggak Ada Kawasan Kumuh, Urbanisasi Gampang Dikontrol)

"Sekarang baru infrastruktur. Belum perekonomian desa. Konsentrasi pemerintah baru di infrastruktur dasar pedesaan. Belum ekonomi desa," kata Lukman.

Salah satu peruntukkan dana desa, lanjut Lukman, misalnya untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Sekarang kita lihat, Bumdes sudah rampung semua belum? Kan di UU Desa mewajibkan penyaluran dana pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui Bumdes. Bumdes saja belum semua. Baru beberapa persen," tutup dia.

(Baca: Kepala Bappenas Berharap Dana Desa Dapat Kurangi Arus Urbanisasi)

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat serius mengingatkan warga yang mudik untuk tidak membawa sanak saudara ke Jakarta.

Djarot mengatakan pertumbuhan penduduk di Jakarta setiap tahunnya bukan karena kelahiran melainkan urbanisasi.

"Hampir setiap tahun itu pendatang baru yang tercatat antara 45.000 sampai 50.000 orang loh ya. Belum lagi yang belum tercatat, oleh sebab itu kita berpesan kepada pemudik, saat pulang jangan bawa teman-teman," ujar Djarot di Parkir Timur Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com