Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arus Balik 2016: Tol Pasteur, Cikarang Utama, dan Karang Tengah Bakal Padat

Kompas.com - 07/07/2016, 14:44 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Ignasisus Jonan, Kamis (7/7/2016), memprediksi, ada beberapa pintu tol yang diperkirakan bakal dipadati pemudik saat arus balik Lebaran 2016.

Jonan menyebut, pintu-pintu tol dimaksud yaitu Pasteur Bandung, Cikarang Utama, Karang Tengah, dan pintu tol Cimanggis.

Menurut Jonan,  pengelola jalan tol yakni Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mengantisipasi perkiraan lonjakan kendaraan yang akan melewati pintu-pintu tol tersebut.

Salah satunya bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bisa melakukan rekayasa lalu lintas.

Meski secara permananen, menurut Jonan, rekayasa lalu lintas tidak bisa menyelesaikan masalah kemacetan, namun untuk waktu tertentu, hal itu bisa mengendalikan arus lalu lintas.

"Untuk rekayasa lalu lintas memang secara taktis hanya bisa mengurangi kepadatan saja," ujar Jonan saat ditemui di pusat kendali kereta api di Pusat Pengendali Daerah Operasi 1 Jakarta, Kamis (7/7/2016).

Jonan mengatakan, jika nantinya arus balik di dalam tol mengalami kemacetan yang cukup parah, dia berharap agar pihak pengelola tol menggratiskan tol agar mengurangi kepadatan.

"Kalau misalnya macet ya digratiskan saja. Saya sudah imbau sebulan sebelum puasa agar digratiskan saja, tapi kewenangan bukan di saya, coba tanya pak Menteri PU (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono), deh," ujar Jonan.

Sebelumnya Jonan mengatakan, kemacetan arus mudik tidak terhindarkan karena volume kendaraan meningkat lima kali lipat dari mudik Lebaran tahun lalu.

Hal itu juga yang membuat macet panjang terjadi di pintu tol Brebes Timur atau yang kini dikenal dengan Brexit (Brebes Timur Exit).

Pada jalur tol Brexit, hanya ada tiga gerbang tol. Empat lainnya lainnya dihapus. Artinya, pengguna tinggal melintas saja di gerbang-gerbang tol itu tanpa melakukan transaksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com