Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bareskrim Sudah Periksa Tiga Saksi dari Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu

Kompas.com - 30/06/2016, 07:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri telah memeriksa tiga saksi dari rumah sakit terkait pembuatan dan peredaran vaksin palsu. Diketahui, ada empat rumah sakit yang disinyalir menjadi pelanggan vaksin palsu tersebut.

"Ada tiga saksi yang kami periksa terkait dengan rumah sakit," ujar Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/6/2016) malam.

Namun, Agung enggan mengungkap dari rumah sakit mana mereka berasal. Pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut dilakukan untuk menelusuri keterlibatan oknum rumah sakit dalam penggunaan vaksin palsu. 

(Baca: Vaksin Palsu Sudah Terdistribusi dari Padang hingga Aceh)

"Dari mereka, kami lakukan pemeriksaan," kata Agung.

Selain di empat rumah sakit, fasilitas kesehatan yang berlangganan vaksin palsu juga terdeteksi di dua klinik, dua apotek, dan satu tempat obat. Namun, Bareskrim Polri enggan mengungkap nama dan lokasinya karena khawatir mengganggu proses penyidikan.

Kementerian Kesehatan sebelumnya telah meminta seluruh rumah sakir untuk memeriksa stok vaksin mereka apakah asli atau palsu. Jika ternyata palsu, maka rumah sakit diminta menarik seluruh produk vaksin itu agar tidak digunakan.

Penyidik juga masih mendalami keterlibatan dokter dalam pemberian vaksin palsu. Agung mengatakan, pemeriksaan saksi masih terus dilakukan untuk menguatkan bukti siapa saja yang bisa dijerat berikutnya.

Bareskrim Polri telah menangkap 16 tersangka terkait vaksin palsu. Dari jumlah itu, tujuh di antaranya merupakan produsen. Sementara sisanya merupakan distributor dan pembuat label vaksin.

Agung menduga masih ada pelaku lain yang berkeliaran di sejumlah daerah terkait vaksin palsu. Karena itu lah Bareskrim mengerahkan penyidik di daerah untuk membantu gerak reserse Mabes Polri.

(Baca: Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Lakukan Tindakan Konkret Terkait Vaksin Palsu)

Terungkapnya kasus ini berawal dari fakta lapangan banyaknya anak yang kondisi kesehatannya terganggu usai diberi vaksin.

Selain itu, ada pula laporan pengiriman vaksin balita di beberapa puskesmas yang mencurigakan.

Bareskrim Polri pun menangkap produsen vaksin yang tidak memiliki izin. Dalam seluruh penggeledahan, penyidik mengamankan barang bukti, yakni 195 sachet hepatitis B, 221 botol vaksin polio, 55 vaksin anti-snake dan sejumlah dokumen penjualan vaksin.

Kompas TV Dampak Vaksin Palsu 1%, Itu Dari Mana?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com