Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Loyalitasnya ke Presiden Jokowi, Ini Jawaban Tito Karnavian

Kompas.com - 23/06/2016, 13:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menanyakan loyalitas calon Kapolri Komjen Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan Benny dalam uji kepatutan dan kelayakan Tito di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

"Apakah Anda loyal dengan Presiden?" kata Benny.

Berbeda dengan pertanyaan dari anggota Komisi III lain yang akan dijawab belakangan, Benny meminta pertanyaan itu dijawab langsung oleh Tito.

Tito pun mengatakan, institusi Polri adalah institusi yang berbeda karena berada pada dua komponen, yakni komponen eksekutif dan komponen yudikatif.

"Dalam konteks eksekutif, penyelenggara negara, Polri harus loyal penuh kepada Pak Presiden. Kemudian, dalam konteks yudikatif, Polri harus tunduk kepada hukum," ujar Tito.

Benny pun mengaku menyampaikan pertanyaan itu karena ingin memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polri haruslah berada di atas loyalitas terhadap Presiden.

"Maksud saya, kalau nanti ada pemilihan presiden, calon Kapolri janganlah jadi 'alat' Presiden, apalagi calon presiden dari petahana," kata politisi Partai Demokrat ini.

Usai tanya jawab antara Benny dan Tito selesai, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo pun berkomentar singkat.

"Untung Pak Tito tidak terjebak," kata Bambang disambut tawa para anggota Komisi III yang hadir.

Kompas TV Tito Karnavian Jalani Uji Calon Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com