Ini Langkah Tito Berantas Korupsi di Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Tito Karnavian berjanji akan berusaha menghilangan korupsi di internal Korps Bhayangkara apabila ia terpilih sebagai Kapolri. Salah satu caranya adalah dengan membentuk tim antikorupsi internal di tubuh Polri.

"Pembentukan tim internal antikorupsi dioptimalkan dalam pembentukan zona integritas," kata Tito saat uji kepatutan dan kelayakan terhadap di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

(baca: Polisi, Kekuasaan, dan Korupsi)

Tito juga nantinya akan mendorong para pejabat di kepolisian untuk melaporkan harta kekayaannya kepada pengawas internal Polri. Akan ada juga peraturan kapolri soal pembelian barang mewah oleh anggota Polri.

"Kita juga akan mengoptimalkan whistle blower sistem, serta peraturan kapolri mengenai binsis anggota polri," ucap Tito.

(baca: Survei: Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian dan Kejaksaan Rendah)

Polri selama ini disorot soal praktik korupsi yang dilakukan oknum polisi. Penilaian publik terhadap Polri pun buruk.

Kasus korupsi yang paling disorot, yakni korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri.

(baca: Gara-gara Korupsi, Polisi Divonis 4 Tahun Penjara)

Kasus itu menjerat Irjen Djoko Susilo (waktu itu Kepala Korlantas) dan Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo (waktu itu Wakil Korlantas).

Adapula kasus rekening gendung Aiptu Labora Sitorus. Begitu pula Komjen Budi Gunawan, yang sempat ditetapkan tersangka oleh KPK, tetapi dianggap tak sah oleh putusan praperadilan.

Soal pelaporan harta kekayaan pun masih dikritik. Tidak semua pejabat Polri melaporkan harta kekayaan kepada KPK.

Komjen Budi Waseso sempat disorot lantaran tidak melaporkan LHKPN sewaktu menjabat Kabareskrim. (baca: Hingga Dirotasi, Budi Waseso Belum Laporkan Harta Kekayaannya)