Kata Wiranto soal Dugaan Kecurangan Pengumpulan KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penanggung jawab (PJ) pengumpul KTP "Teman Ahok", Paulus Romindo, mengungkap adanya praktik kecurangan di balik pengumpulan KTP dukungan bagi bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

KTP itu diperlukan Ahok sebagai syarat untuk maju melalui jalur independen. Menurut Paulus, ada upaya untuk mengumpulkan KTP yang sama dua kali. Sehingga, terjadi praktik KTP ganda.

Menanggapi hal tersebut, apa kata Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto?

"Ya, kalau lewat parpol (masalah KTP ganda) enggak ada masalah," kata Wiranto usai menghadiri acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Irman Gusman, Rabu (22/6/2016) malam.

(Baca: Pengumpul Data KTP "Teman Ahok" Mengaku Lakukan Kecurangan)

Wiranto mengatakan, sejak awal partainya dan komunitas relawan "Teman Ahok" sepakat untuk mendukung calon petahana itu mencalonkan diri melalui jalur independen atau perorangan.

Kendati demikian, apabila Ahok ingin berbalik arah dan maju melalui jalur partai politik, dirinya tak mempersoalkan. "Kalau nanti dari independen banyak kesulitan, justru dari parpol enggak masalah," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa tidak ada klaim jika Ahok harus mempertahankan posisinya untuk maju melalui jalur perorangan. "Intinya, antara teman Ahok dan parpol pendukung Ahok sepakat bahwa yang penting Ahok bisa maju," kata dia.

Selain mengungkap praktik kecurangan, Paulus juga menyebut adanya fee yang diterima para relawan. Untuk level PJ, dirinya dibayar Rp 500.000 apabila mampu mengumpulkan 140 KTP setiap minggunnya.

Besaran fee itu disepakati di dalam surat kuasa perjanjian sebelumnya. "Kami yang bahasanya gratis, kami dibayar.

Sistem pembayarannya kami eks-"Teman Ahok" ini ditarget 140 KTP per minggu dan menyetor ke pusat mendapat Rp 500.000 per minggu," kata Paulus di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Pengumpul Data KTP "Teman Ahok" Dibayar Rp 500.000 Setiap Dapat 140 Data)

Nominal ditambah Rp 500.000 pada minggu keempat. Uang tersebut dianggap sebagai pengganti pulsa. "Artinya satu bulan kita dapat Rp 2,5 juta," kata Paulus.

Sementara itu, Paulus juga mengungkapkan ada perbedaan nominal gaji untuk koordinator posko (korpos), atau atasannya. Korpos membawahi lima hingga sepuluh PJ.

"Honornya kalau kami memenuhi target. Setiap bulan dapat Rp 500.000. Kalau mereka megang lima sampai 10 PJ, yakmi Rp 2,5 juta sampai Rp 10 juta per bulan," kata Paulus.

Menurut Paulus, ia merasa bekerja di bawah perusahaan. Pasalnya, ada kontrak, honor dan target.