Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Belum Dukung Sepenuhnya Pencalonan Tito sebagai Kapolri

Kompas.com - 17/06/2016, 17:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Mulfachri Harahap menyatakan, Fraksi PAN menghormati sepenuhnya pilihan Presiden Joko Widodo, yang menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kapolri.

Hanya, dia mengatakan, Fraksi PAN tetap akan kritis dan memberi masukan kepada Presiden dalam proses selanjutnya di DPR.

"Sikap kami pastinya menghormati, tapi bukan berarti kami mendukung sepenuhnya, tetap akan kami kritisi dan akan terus kami beri masukan kepada Presiden dalam proses ke depan," ujar Mulfachri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/6/2016).

Mulafchri menambahkan, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Fraksi PAN untuk mengkritisi penunjukan Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Salah satunya terkait usia Tito yang masih muda untuk menjadi Kapolri.

"Pertanyaan kami adalah apakah jenderal bintang tiga yang lebih senior masih kurang berkualitas jika dibandingkan dengan Tito, atau jangan-jangan ini murni selera Presiden saja," lanjut Mulfachri.

(baca: Badrodin: Jangan Ragukan Tito Karnavian, Sudah Lihat Hasilnya Bagaimana)

Dia tidak menampik fakta bahwa Tito memang seorang jenderal polisi bintang tiga yang memiliki segudang prestasi.

"Meskipun Tito berprestasi tapi kan juga tetap harus dikritisi dan diberi masukan," kata Mulfachri.

"Malam ini saya baru mau merapatkan soal penunjukan calon Kapolri sama Ketua Umum (Zulkifli Hasan). Jadi sikap fraksi kami baru sebatas menghormati dan tetap akan mengkritisi dan memberi masukan," lanjut dia.

Kompas TV SBY: Tito Calon Kapolri Itu Pilihan Tepat!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com