Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sorong Siap Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Kompas.com - 14/06/2016, 21:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Sorong, Papua Barat, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Irene menyatakan, pihaknya siap mewujudkan rencana tersebut.

"Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Sorong sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan KEK itu," ujar Irene, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Presiden, kata Irene, memberikan waktu dua pekan ke depan untuk Pemprov Papua Barat dan Pemkab Sorong mengajukan lahan tersebut ke Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Irene meminta pemerintah pusat segera merancang payung hukum tentang KEK Sorong untuk empercepat pembangunan kawasan setelah pihak Pemprov Papua Barat dan Pemkab Sorong mengajukan lahan ke Kemenko Maritim.

"Yang penting, kami minta pusat bentuk regulasi, baik berupa Keppres atau Perpres. Tapi jawaban Menteri Ekonomi tadi adalah berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang akan menetapkan KEK Sorong," ujar dia.

"Jika PP itu sudah keluar, maka segala sesuatunya, perizinan dan lain-lain bisa segera terlaksana dan pembangunan dapat segera dimulai," lanjut dia.

Menurut Irene, sudah ada 12 investor yang tertarik untuk membangun industri di Sorong. Dengan menjadikan Kabupaten Sorong sebagai KEK, Irene mengatakan, masyarakat Papua patut bangga karena itu merupakan satu-satunya KEK di Tanah Papua.

Ia berharap, KEK itu dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas soal percepatan persiapan kawasan-kawasan ekonomi khusus di Sorong, Papua Barat di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa siang.

Jokowi mengatakan, dijadikannya Sorong sebagai KEK merupakan bentuk percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com