Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kak Seto Minta DPR Koreksi Perppu Kebiri karena Membuat Pelaku Lebih Sadis

Kompas.com - 14/06/2016, 16:37 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Psikolog dan pemerhati anak Seto Mulyadi mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengoreksi isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Seto menilai aturan yang lebih dikenal dengan Perppu Kebiri tidak menyelesaikan masalah kekerasan seksual, terutama pada anak.

"Jangan sampai Perppu yang niatnya sebagai pemecah masalah, malah menjadi masalah baru," ujar Seto, dalam talkshow "Ramadhan Bincang Anak" di Jakarta, Selasa (14/6/2016).

DPR pun diminta Seto mendengarkan masukan dari berbagai sumber seperti Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, pakar anak, dan psikolog.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga harus melihat apakah di negara yang telah menerapkan hukuman kebiri dapat berjalan efektif. Salah satunya, dapat mengurangi jumlah kekerasan seksual pada anak.

"Itu yang harus dilihat, tidak usah malu kalau itu tidak tepat dan efektif," kata dia.

Seto meragukan kebiri sebagai hukuman pemberatan akan efektif memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual. Sebab, kekerasan seksual tidak hanya dipicu unsur libido semata.

"Dorongan melakukan tindak kekerasan seksual bukan hanya urusan libido saja tapi psikologis," ujar dia.

"Jadi orang ingin mendominasi orang lain, menguasai dengan cara-cara yang bisa ditempuh. Kekerasan ini bisa diterapkan tanpa menggunakan organ tubuh pelaku tapi dengan alat lain," kata Seto.

Menurut dia, jangan sampai hukuman kebiri memberikan efek lebih sadis dan kejam.

"Hukuman kebiri itu bisa menimbulkan rasa sadis. Bukan hanya menyerang anak-anak tapi ibu-ibu dan nenek-nenek sebagai pelampiasan rasa sakit hati," kata Seto.

Kompas TV Hukuman Kebiri Tak Akan Berikan Efek Jera?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com