Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICMI Minta Google dan YouTube Diblokir, Ini Komentar Menkominfo

Kompas.com - 08/06/2016, 10:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informasi tak mungkin memblokir layanan mesin pencari Google dan YouTube.

Hal itu disampaikan terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jafar Hafsah yang meminta pemerintah memblokir layanan mesin pencari Google dan YouTube.

Rudiantara menyatakan, pada era keterbukaan informasi saat ini, mustahil memblokir Google dan YouTube.

"Saya pikir tidak mungkin kami memblokir dua situs tersebut di era keterbukaan informasi. Itu juga dikatakan Prof Jimly (Asshiddiqie), Ketua ICMI, waktu saya hubungi kemarin," ujar Rudiantara saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

"Di keterangan tertulis yang saya dapat dari Prof Jimly, beliau juga bilang kalau ICMI menyadari kebutuhan informasi di era keterbukaan informasi ini, jadi kami dan ICMI sepakat untuk concern di bidang itu sembari membentenginya dari pornografi," kata Rudiantara.

Ia menambahkan, yang akan dilakukan pemerintah ialah memblokir konten pornografinya, bukan kedua layanan mesin pencari tersebut.

"Kita kan tidak mungkin meniru Tiongkok yang memblokir situs-situs seperti itu. Yang akan kami blokir konten pornografinya, bukan situs layanan pencarinya," kata dia.

ICMI sebelumnya meminta pemerintah memblokir layanan mesin pencari Google dan YouTube. Alasannya, kedua layanan tersebut jadi lahan penyebaran konten pornografi dan kekerasan.

(Baca: ICMI Minta Pemerintah Blokir Google dan YouTube)

Menurut ICMI, rata-rata pelaku kekerasan seksual memakai Google dan YouTube sebagai alat pencari inspirasi. Inspirasi yang dimaksud berupa konten porno dan rangsangan seksual.

Permintaan pemblokiran Google dan YouTube oleh ICMI ini diperkuat oleh kondisi belakangan ini. Hampir semua pelaku pornografi dan kejahatan seksual mengaku mendapatkan rangsangan dan inspirasi dari tayangan porno yang bersumber dari mesin pencari Google dan YouTube yang mudah diakses, baik melalui komputer maupun telepon seluler.

"Situs ini telah secara bebas untuk menebarkan konten-konten pornografi dan kekerasan tanpa kontrol sedikit pun. Google dan YouTube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia," ujar Sekjen ICMI Jafar Hafsah, seperti dikutip KompasTekno dari Tribunnews, Selasa (7/6/2016).

"Jika YouTube dan Google menolak untuk mengontrol situs mereka, di mana situs tersebut merilis (konten), mereka layak untuk diblokir. Jutaan konten pornografi dan kekerasan ada di situs tersebut," katanya.

Baca: Google dan YouTube Diminta Diblokir, Ini Tanggapan Ilham Habibie

ICMI juga melakukan penelusuran pada kedua layanan over the top (OTT) asing itu. Hasilnya mengungkap bahwa Indonesia merupakan negara pengakses pornografi terbesar kedua berdasarkan data dari rentang 2010-2016.

Kata kunci yang paling banyak dicari di YouTube dan Google, menurut ICMI, rata-rata berkaitan dengan konten pornografi. Sementara itu, kata kunci terkait konten pendidikan, ekonomi, agama, dan sosial politik cenderung lebih sedikit.

Baca: Google Indonesia Tanggapi Tuntutan Pemblokiran YouTube

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com