Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Daerah-daerah Tak Terpengaruh Isu PKI

Kompas.com - 03/06/2016, 22:47 WIB

KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kondisi daerah-daerah tetap terkendali, aman, kondusif, dan tidak terpengaruh isu munculnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) di Tanah Air.

"Mencermati perkembangan dinamika yang ada, sampai saat ini daerah cukup kondusif. Tidak ada pergerakan seperti yang disampaikan," kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Terkait isu yang disampaikan mantan tokoh militer Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein tentang adanya kemunculan lagi PKI yang siap mendeklarasikan diri pada 2017 mendatang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) enggan berkomentar lebih jauh.

"Kalau Pak Kivlan menyampaikan opini semacam itu, silakan saja tanya beliau," kata Tjahjo.

(Baca juga: Mendagri: Saya Tidak Mau Ikuti Genderang Kivlan Zen)

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi bahwa isu kemunculan PKI tersebut terlalu berlebihan.

"Menurut saya, mungkin agak berlebihan mengenai pandangan bahwa PKI itu mau hidup lagi," kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat.

Menurut Wapres Jusuf Kalla, komunisme merupakan ideologi yang sudah terbukti gagal diterapkan di negara-negara di dunia. Satu-satunya negara komunis di dunia ini adalah Korea Utara, dan itu pun secara pemerintahan telah gagal.

"Negara-negara yang asalnya komunis kan sudah menjadi kapitalis, (seperti) Rusia, China, Eropa Timur. Jadi, sebagai ideologi, mana mungkin itu berkembang pada saat itu ditolak oleh semua orang," ucap Kalla.

Salah satu purnawirawan TNI, Mayjen (Purn) Kivlan Zein, mengatakan, PKI sudah bangkit kembali dan siap mendeklarasikan diri pada 2017.

Terkait akan hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi hal tersebut santai.

"Kalau beliau tahu, tolong laporkan tempatnya di mana, nanti kami siap menindaklanjuti," ucap Luhut.

"Tanya saja beliau. Saya tidak dapat informasi. Saya punya banyak kuping, mata, tetapi badan intelijen belum dapat informasi itu," ujar Luhut.

(Fransiska Ninditya/ant)

Kompas TV Hati-Hati Pakai Atribut Palu Arit!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com