Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PAN: PKI Betul-betul Bangkit atau Ada Motif Politik?

Kompas.com - 02/06/2016, 21:26 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya tidak merasa resah terkait isu kemunculan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia.

"Kita tidak usah takut dengan komunisme. Tapi harus mawas diri," ujar Viva di kantor KAHMI, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Menurut Viva, tugas dari seluruh elemen masyarakat saat ini juga sangat diperlukan. Apalagi, dalam menerangkan fakta-fakta sejarah serta memberikan pemahaman-pemahaman sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila.

"Karena generasi X, generasi Y (saat ini) banyak yang tidak paham soal ideologi dan banyak yang tidak paham soal sejarah," kata Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa.

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji)

Menurut Viva, sejak 1948 PKI memang selalu melakukan kudeta secara inkonstitusional. Meskipun demikian, masyarakat tidak perlu antipati atau trauma.

Ia mengatakan, yang terpenting adalah fakta-fakta sejarah tentang perilaku para mantan PKI itu bisa dipahami oleh generasi muda.

Dia pun menyangsikan isu kemuculan PKI ini. Menurut dia, ada dua pertanyaan yang belum terjawab di balik mencuatnya isu ini.

"Pertanyaan saya dua. Pertama, apakah memang betul-betul bangkit. Dua, ataukah karena ada motif politik di balik itu," kata dia.

(Baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Zen Dianggap "Ngarang" Cerita)

Namun, ia tidak bisa memastikan motif di balik isu ini hingga menyita banyak perhatian publik.

"Ya kami akan lihat fakta fakta di lapangan nanti, sejauh mana hal itu terbukti. Itu nanti kami lihat dalam dinamika sosial politik saat ini," tutur politisi Partai Aman Nasional (PAN) itu.

Sebelumnya, Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen mengatakan, Partai Komunis Indonesia sudah kembali bangkit. Bahkan, menurut Kivlan, PKI telah membentuk struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Ia juga menyebutkan bahwa sejak dua minggu lalu, mereka telah menyiapkan hingga 15 juta pendukung.

"Susunan partai sudah ada, pimpinan Wahyu Setiaji. Dari tingkat pusat sampai daerah," ujar Kivlan saat ditemui di sela acara Simposium Nasional "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Kompas TV Massa Tolak Simposium Nasional Digelar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com