Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Saksi Sudah Diperiksa Terkait Laporan HMI terhadap Saut

Kompas.com - 02/06/2016, 18:32 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Subandriyo mengatakan, laporan HMI terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang ke Bareskrim Polri belum dicabut.

HMI melaporkan Saut ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ia mengatakan, hal tersebut saat ini masih dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Laporannya masih terus. Sekarang ini prosesnya pembuatan BAP. Kami dari pelapor sudah buat," ujar Subandriyo di Kantor KAHMI, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Ia menambahkan, sejumlah saksi juga sudah memberikan keterangan kepada penyidik.

"Saksi pelapor juga sudah. Saksi di surat pengaduan, dua orang itu sudah di-BAP," tutur dia.

"Kemudian, saksi dari case yang terjadi mirip sebagaimana Saut, yang disampaikan di TV One terjadi di Malang, sudah di-BAP juga," kata dia.

Selain sejumlah saksi tersebut, kata dia, Bareskrim juga meminta agar saksi ahli didatangkan.

"Namun, belum ada bayangan siapa saksinya," kata Subandriyo.

(Baca: Fahmi Idris: Tuntutan HMI Tak Akan Berhenti sampai Saut Mundur dari KPK)

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muhammad Fauzi melaporkan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri, Senin (9/5/2016). Saut dianggap mengeluarkan pernyataan yang mencemarkan nama baik HMI.

"Saya kira ini bukan pernyataan biasa, tetapi pernyataan over generalisasi yang harus ditindak oleh keluarga besar HMI," ujar Fauzi di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Menurut Fauzi, pada salah satu tayangan di stasiun televisi swasta, Kamis (5/5/2016) lalu, Saut mengeluarkan pernyataan negatif soal HMI.

Ia menyebutkan, pernyataan Saut menggeneralisasi bahwa kader HMI hanya cerdas saat menjadi mahasiswa, tetapi melakukan korupsi saat menjadi pejabat.

(Baca: Saut Situmorang Minta Maaf, PB HMI Tetap Lanjutkan Proses Hukum)

"Statement-nya jelas bahwa kehadiran HMI seolah melahirkan kader korup. Padahal, dia melihat hanya dari satu sisi, satu oknum. Alumni keluarga besar ini tuh besar, dan ada dari berbagai macam profesi," kata Fauzi.

Fauzi juga melampirkan rekaman tayangan program acara televisi itu dalam laporannya. Ia berharap, laporan tersebut segera diproses oleh polisi. Fauzi mengatakan, langkah hukum ini bukan upaya pertama yang dilakukan untuk menegur Saut.

Sebelumnya, HMI juga telah mengeluarkan imbauan agar Saut meminta maaf. Hal itu disampaikan melalui media. Namun, imbauan tersebut tak mendapatkan respons.

"Setidaknya ada permohonan maaf dari Saut, maka bisa kami maklumi dan tidak akan menempuh jalur hukum," kata Fauzi.

Kompas TV Protes HMI Dipicu "Sahutan" Saut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com