Utamakan Lulusan Kampus Ternama dan "Cum Laude" Jadi PNS, Menteri Yuddy Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengkritik kebijakan yang diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait perekrutan calon pegawai negeri sipil.

Ia menilai tidak adil kebijakan yang mengutamakan lulusan kampus ternama hingga lulusan cum laude.

"Itu tidak memberikan keadilan bagi perguruan tinggi lain dan bagi masyarakat luas," kata Riza saat dihubungi, Rabu (1/6/2016).

Riza mengatakan, Kemenpan-RB boleh saja mendorong lulusan perguruan tinggi ternama hingga lulusan yang mendapat nilai cum laude untuk mengikuti tes CPNS.

Namun, bukan berarti mereka mendapatkan jalur khusus yang berbeda dibandingkan masyarakat lainnya.

"Seleksi harus tetap dilalui. Jangan serta-merta diterima begitu saja," ucapnya.

Terlebih lagi, lulusan perguruan tinggi ternama dan mendapat nilai cum laude bukan jaminan akan menjadi PNS yang baik. Ia meminta Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengoreksi lagi kebijakan itu.

"Orang baik itu tidak cukup cerdas dan pintar, tapi juga integritas serta kesehatan jasmani dan rohani harus dilihat. Saya kira siapa saja punya hak yang sama untuk menjadi PNS," ucap Riza.

Walau dalam jumlah terbatas, pemerintah kemungkinan besar akan membuka lowongan PNS tahun 2016.

Menteri Yuddy mengatakan, pihaknya akan memberi syarat berat bagi calon yang akan mendaftar jadi PNS. (Baca: Rekrut CPNS, Lulusan Kampus Ternama Diutamakan)

Untuk pelamar umum, walau jumlahnya belum ditentukan, pihaknya akan mengutamakan calon dari perguruan tinggi ternama.

"Supaya mendapatkan calon bagus," katanya, pekan lalu.

Sebelumnya Yuddy juga menyebut bahwa bagi lulusan cum laude dapat lolos seleksi CPNS tanpa tes.

"Mahasiswa cum laude dan dari perguruan tinggi ternama, silakan masuk, mau pilih posisi di mana saja. Saya jamin tanpa tes, hanya syarat administrasi saja," kata Yuddy.

(Baca: Menpan: Mahasiswa "Cum Laude" Jadi PNS Tanpa Tes)

Ia menambahkan, mahasiswa yang lulus dengan indeks prestasi tinggi merupakan sumber daya manusia unggul.

Bagi pemerintah, kata dia, haram hukumnya menyiakan-nyiakan mereka karena mereka berpotensi mampu meningkatkan kinerja aparatur sipil negara.

"Para rektor perguruan tinggi, silakan menghubungi kami jika ada mahasiwanya yang berprestasi," tambahnya.