JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai mengaku sudah mengingatkan tim formatur untuk lebih selektif memasukkan nama dalam kepengurusan Golkar 2016-2019.
Ia menyarankan tim formatur agar meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap nama-ama yang dinilai bermasalah baik secara etik maupun hukum.
"Makanya kemarin saya sarankan, daripada kami berpolemik internal, kenapa enggak DPP menyurat institusi yang memiliki kewenangan, menanyakan saja nama-nama ini (calon pengurus Golkar) apakah ke Bareskrim, kejaksaan, apa kehakiman. Lalu mereka bisa memberikan jawaban yang clear, kalau enggak akan polemik internal kan," ujar Yorrys di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016).
Menurut dia, sosok yang memiliki beban persoalan etik dan hukum di masa lalu dapat meperburuk citra Partai Golkar.
"Karena jangan sampai terkesan bahwa Golkar menjadi tempat berlindung para koruptor. Itu harus," kata Yorrys.
"Apalagi, ini kan banyak kasus-kasus yang relatif masih teringat di benak (publik)," lanjut dia.
Yorrys berharap, Partai Golkar ke depan lebih teliti dan selektif, termasuk memilih orang-orang yang akan duduk dalam kepengurusan partai.
"Apalagi kami harus tahu bahwa kami memberikan dukungan kepada pemerintah. Sehingga, jangan sampai membebani kinerja pemerintah dengan hal-hal yang tidak perlu," kata dia.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
