Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Bongkar Pasang, Kepengurusan Baru Golkar Baru Rampung 70 Persen

Kompas.com - 21/05/2016, 20:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nurul Arifin, Juru Bicara Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, susunan kepengurusan baru Partai Golkar masih disusun. Saat ini, susunan yang terbentuk baru mencapai 70 persen.

Ia menambahkan, masih ada waktu 10 hari untuk mematangkan susunan kepengurusan dari total 14 hari yang disyaratkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar.

"Jadi kami masih finalisasi dan bongkar pasang karena masih banyak yang harus diakomodasi," ujar Nurul seusai acara diskusi di bilangan Tebet, Jakarta, Jumat (21/5/2016).

Nurul menjelaskan, penyusunan kepengurusan partai perlu pertimbangan yang matang dan tak bisa dilakukan sembarangan.

Sebab, kepengurusan Partai Golkar yang nanti akan terbentuk adalah hasil dari Munaslub rekonsiliasi. Oleh karena itu, semua kubu harus diakomodasi dengan adil.

"Kami sudah capek dengan konflik dan Pak Nov menginginkan Golkar ini untuk semua," kata dia.

Novanto sebelumnya telah menunjuk Idrus Marham untuk mendampinginya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Di posisi Ketua Harian DPP Partai Golkar, Novanto menunjuk Nurdin Halid.

Sementara di posisi Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Novanto memercayakan kepada Robert Joppy Kardinal.

Hal tersebut disampaikan Novanto saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/5/2016) sore.

Kompas TV Setnov: Golkar Usung Jokowi di Pilpres 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com