Pembongkaran Kuburan Korban Tragedi 1965 Langkah Tepat Luruskan Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemerintah untuk membongkar kuburan massal korban Tragedi 1965 dinilai sebagai langkah tepat dalam pelusuran sejarah. Hal tersebut dikemukakan Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola saat ditemui di Jakarta, Senin (16/5/2016).

Tamrin mendukung keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Ham (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo yang berniat meluruskan sejarah.

"Saya sepakat dengan Pak Luhut dan Pak Agusa Wijoyo. Tahapan demi tahapan dalam pelurusan sejarah Tragedi 1965 baik dan tepat," kata Tamrin.

(Baca: Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965)

Menurut dia, negara harus berupaya membongkar kuburan-kuburan massal korban Tragedi 1965. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk mengungkap kebenaran sejarah.

Selain itu, negara juga harus tahu pelaku pembunuhan dan jumlah korban yang dibunuh ketika itu. Pasalnya, jika hal tersebut tidak diungkap akan ada dendam dan kekacauan kedepannya yang dirasakan pihak keluarga.

(Baca: Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965)

"Ini supaya generasi yang akan datang tidak ada beban. Kalau tidak diungkap akan terus jadi beban, anak cucu korban juga akan ribut dan sakit hati," kata dia.

Dia mengharapkan, jika pemerintah telah membongkar kuburan dan menemukan kesalahan yang dilakukan aparat negara, maka pemerintah wajib meminta maaf.

"Kalau negara sadar ada korban kuburan massal yang dilakukan aparat negara, maka wajib minta maaf," ujar dia.