JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar diminta menyelidiki pencatutan nama Presiden Joko Widodo.
Nama Presiden diduga dicatut dan diklaim memberikan dukungan kepada Setya Novanto yang akan bertarung dalam pemilihan ketua umum di Munaslub Golkar di Bali 15 Mei 2016.
"Mengklaim dan mencatut nama itu tindakan tidak etis. Seharusnya ada upaya dari panitia Munaslub untuk mengingatkan dan itu bisa menjadi portofolio buruk bagi dia di Munaslub besok," kata pengamat politik dari The Political Literacy Institute Jakarta Gun Gun Heryanto saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).
Gun Gun menilai, komite etik tidak bisa diam saja atas munculnya masalah pencatutan nama ini. Apalagi Presiden Jokowi disebut-sebut marah besar atas pencatutan namanya ini.
(baca: Kesuksesan Munaslub Golkar Juga Ada di Tangan Komite Etik)
"Mencatut kan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kalau pemerintah tidak menyatakan, kemudian ada klaim dan pencatutan oleh entah Setya Novanto atau siapapun itu, sangat tidak pada tempatnya," kata Gun Gun.
Gun Gun menilai, dukungan pemerintah memang sangat berpengaruh dalam ajang politik di internal Golkar. Intervensi pemerintah sudah ada sejak era orde baru.
Namun, dia meminta pemerintahan Jokowi tidak perlu ikut campur dalam urusan Munaslub Partai Golkar.
"Pemerintah clear saja, jaga jarak, karena bagi saya, siapapun calon ketua umum yang menang pasti akan merapat ke pemerintah," ucap Gun Gun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan, Presiden marah mendengar kabar bahwa namanya kembali dicatut.
(baca: JK: Presiden Marah Besar Namanya Dicatut Dukung Calon Ketum Golkar)
"Itu Presiden sangat marah akibat dikatakan begitu. Jadi, itu sama sekali tidak benar," ujar Kalla seusai menghadiri HUT ke-49 Bulog di Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Menurut Wapres, Presiden Jokowi sudah berbicara kepadanya bahwa sikap pemerintah netral dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar.
(baca: Jokowi: Apa Saya Pernah Marah?)
Bahkan, Kalla menuturkan, Presiden juga menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapa pun dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
"Alasannya, pertama, Pak Jokowi itu bukan anggota Golkar. Kedua, tidak ingin mengembalikan lagi cara Orde Baru untuk pemerintah, atau pejabat pemerintah itu mendukung seseorang, apalagi dengan cara memerintahkan aparat," kata Kalla.
Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi pihak pemerintah yang mengklarifikasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.
Akan tetapi, Doli mengaku heran isu itu bisa berkembang di internal partainya selama satu minggu terakhir. Doli menilai, ada upaya pencatutan oleh sejumlah pihak melalui isu tersebut.
"Jadi, ada upaya pencatutan nama Pak Jokowi dan kemudian menjadi bahan 'jualan' kampanye ke DPD-DPD," kata Doli, melalui keterangan tertulis, Selasa (10/5/2016).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
